TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mendorong Menteri Badan Usaha Negara Milik Negara, Dahlan Iskan, untuk membuka kasus suap yang melibatkan BUMN dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Jika memang Pak Dahlan memiliki bukti kuat, tunjukkan ke publik (kasus suapnya). Jangan takut dan jangan hanya mengeluarkan sinyalir-sinyalir," kata Pardede saat ditemui di Seminar Strategi Kebijakan Pengembangan Produk yang Unggul dan Berdaya Saing, di Hotel Sari Pan Pasific Rabu, 31 Oktober 2012.
Menurut Raden, saat ini adalah era keterbukaan informasi. Sehingga, seharusnya, lembaga pemerintah dan anggota Dewan saling terbuka dengan kondisi yang sebenarnya di dalam lembaganya masing-masing.
"Lebih baik mengobati yang sakit daripada memelihara sakitnya," kata Pardede, menyamakan rasa sakit dengan kasus suap di DPR. Jika rasa sakit itu hanya dibiarkan, luka yang menyakitkan tidak akan sembuh dan malah menimbulkan rasa sakit berkepanjangan.
Pengungkapan kasus, kata Pardede, sama seperti mengobati luka. Awalnya, memang begitu menyakitkan. Namun, hal itu harus dilakukan agar lembaga perwakilan rakyat tersebut sembuh dan terbebas dari praktek suap di kemudian hari.
Dahlan memang sempat mengeluarkan pernyataan yang membuat hubungannya dengan DPR memanas. Ia menginstruksikan agar pemberian upeti kepada DPR demi meloloskan kepentingan BUMN harus dihentikan.
Jika tak segera diklarifikasi, pernyataan Dahlan yang meminta BUMN tidak memberikan upeti atau suap kepada DPR menjadi kontroversi yang berkembang di masyarakat. "Masyarakat pasti merasa tersakiti," kata Pardede.
Ia berharap masyarakat dan media massa terus menuntut agar lembaga negara terus membenahi dan membersihkan diri dari praktek-praktek korupsi. "Masyarakat harus berkuasa menyatakan pendapatnya. Katakan, kami memilih Anda menjadi wakil rakyat yang baik, jadi jangan korupsi," kata Pardede.
RAFIKA AULIA
Berita lain:
Anggota DPR ''Palak'' BUMN, Apa Kata Aria Bima
Djoko Susilo Benarkan Ada Upeti untuk Senayan
Denny Indrayana: Gugatan Polri ke KPK Lucu
Reses, DPR Terima Duit Rp 963 Juta per Orang
Soal Upeti, Dulu Anggota DPR Sopan-Sopan