Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kampung Susun Dibangun Mulai Kuartal III 2013  

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Pemukiman pada di pinggir Sungai Cibeunying Bandung, Jawa Barat (9/2). Salah satu anak Sungai Citarum yang biasanya penuh sampah ini mendadak bersih, karena sampah terbawa banjir. TEMPO/Prima Mulia
Pemukiman pada di pinggir Sungai Cibeunying Bandung, Jawa Barat (9/2). Salah satu anak Sungai Citarum yang biasanya penuh sampah ini mendadak bersih, karena sampah terbawa banjir. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Program kampung susun deret yang diusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, diperkirakan akan mulai pembangunan pada kuartal III 2013. Pembangunan fisik masih harus menunggu detailed engineering design (DED) dan tender untuk DED yang dapat memakan waktu 8,5 bulan.

"DED butuh waktu enam bulan. Kalau lelangnya sendiri 2,5 bulan. Baru akan ada pembangunan fisik," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI, Novizal, kepada Tempo, Rabu, 31 Oktober 2012.

Menurut Novizal, DED dan tender dilakukan setelah kampung sudah memenuhi persyaratan, yakni mendapatkan persetujuan warga, peruntukkan telah sesuai, dan lahan tidak bermasalah. Setelah itu baru izin mendirikan bangunan pun akan diurus.

Untuk memilih mana saja kampung yang akan diterapkan program kampung susun deret, dia mengatakan, harus menunggu data dari seluruh wali kota di Jakarta. Dia menargetkan, 100 kampung kumuh di Jakarta bisa segera didata. Dari jumlah itu, bisa ditentukan mana yang akan menjalankan program lebih dulu. "Ini namanya gerakan 100 kampung. Bisa saja dari itu, terpilih hanya 20, 50, atau 75 kampung. Intinya, kami tidak sporadis untuk ini," ujarnya.

Setelah mendapat data kampung mana yang akan diubah menjadi kampung susun deret, menurut Novizal, itulah yang akan diprogramkan pada 2013. Besarannya, kata dia, baru ditentukan setelah DED rampung.

Lalu, bagaimana dengan kendala penempatan warga selama kampung dibangun kembali oleh pemerintah daerah? Dia menjawab, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Itu pun diserahkan kembali ke masyarakat. Bisa jadi masyarakat mengontrak sementara di sekitar rumah yang sedang dibangun. Relokasi juga bisa menjadi salah satu solusi untuk itu. "Tetapi ini tergantung warga."

Kampung kumuh di Jakarta mencapai 390 titik yang tersebar di lima wilayah Jakarta dengan berbagai kategori mulai dari dari kategori sangat berat, berat, sedang, ringan, dan sangat ringan. Pembangunan kampung susun nantinya akan mengutamakan kampung kumuh dengan kategori sangat berat, berat, dan sedang. Pemerintah daerah pun menargetkan 100 kampung lebih dulu yang akan didata dan dilihat kembali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pengertiannya, kampung susun berarti mengubah kampung kumuh di sejumlah titik yang awalnya hanya memiliki gang sempit dan pencahayaan yang kurang menjadi memiliki ruang terbuka dan pencahayaan yang lebih baik. Dia menargetkan, rumah di kampung susun maksimal dibangun 2 hingga 3 lantai. Sedangkan rumah yang akan dibangun minimum tipe 30. "Mengenai masalah sewanya, saya belum bisa ngomong sulu. Saya nggak tahu kebijakannya. Urusan itu nanti," ujar dia.

Pembangunan kampung susun deret di dekat sungai pun, menurutnya, akan dijalankan sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Untuk membangun rumah di dekat sungai, lebar sungai mesti 35 meter. Sedangkan jalan inspeksi di kanan dan kiri sungai minimal 7,5 meter. Setelah itu, kata dia, baru bisa dibuat rumah. Untuk pembangunan kampung susun di dekat rel kereta api juga mesti mengikuti peraturan yang ada. "Intinya Gubernur ingin tetap mengikuti aturan tata ruang. Kalau memang di sana peruntukannya ruang hijau berarti tidak boleh dijadikan perumahan."

SUTJI DECILYA


Berita Terkait:
Jokowi Bagi-Bagi Duit di Sunda Kelapa 

Warga Rusun Tambora Minta Perhatian Jokowi 

Jokowi Mulai Dandani Rumah Susun

Jokowi Kurban Kambing di Kampung Kumuh 

Berapa Jokowi Kurban? Riya, Tak Perlu Disebut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

58 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

8 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

8 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

12 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

13 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

13 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.