Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dedi Gumelar Calonkan Diri Jadi Wali Kota Tangerang

Editor

Alia fathiyah

image-gnews
Dedi Gumelar alias Miing. TEMPO/Kink Kusuma
Dedi Gumelar alias Miing. TEMPO/Kink Kusuma
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Lama tidak terlihat di layar kaca, Anggota DPR RI Dedi Gumelar alias Miing muncul di Kota Tangerang untuk kepentingan politik. Komedian yang beken lewat trio Bagito ini ingin mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang pada 2013 mendatang. "Kemunculan saya bakal mengubah peta politik Kota Tangerang," katanya, saat berkunjung ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Tangerang, akhir pekan lalu.

Miing mengakui selama ini ia memang jarang muncul di layar kaca maupun di acara off air. "Jika selama ini nama saya nyaris tidak pernah muncul, kini saatnya saya memunculkan diri," katanya sambil tersenyum.

Miing mengatakan dirinya diminta DPC PDIP Kota Tangerang untuk tampil sebagai kandidat pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang 2013 mendatang. "Jangan lihat asal daerah pemilihan. Saya tampil di sini karena panggilan partai," ucapnya.

Kabar bahwa Miing akan tampil di pilkada Kota Tangerang sudah lama terdengar. Namun, di internal PDIP Kota Tangerang, belum tercapai kesepahaman. Selain itu, di saat yang sama muncul kabar bahwa Miing akan meramaikan bursa pilkada Lebak.

"Saya tak pernah diminta oleh teman-teman di Lebak. Lagi pula, kalau saya paksakan tampil di Lebak, potensi konfliknya tinggi. Sebab, pengurus di sana juga mau tampil. Lain halnya di Kota Tangerang yang sudah satu suara. Ini artinya, satu persoalan sudah dilewati. Tidak ada potensi konflik internal di Kota Tangerang," katanya.

Ketua Penjaringan Bakal Calon Pilkada Kota Tangerang DPC PDIP Kota Tangerang, Gatot Wibowo, mengatakan, secara internal di PDIP Kota Tangerang sudah mencapai kesepahaman bahwa yang akan dimunculkan dari pihak internal adalah Dedi Gumelar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada beberapa nama yang muncul, tapi akhirnya mengerucut ke satu figur, yakni Bang Miing ini. Saatnya kami mensosialisasikan dan menjalani tahapan-tahapan internal partai," katanya.

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang, Hendri Zein, mengatakan, dipilihnya Miing untuk bertarung di Pilkada Kota Tangerang sudah melalui proses internal. Pihaknya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPD PDIP Provinsi Banten dan DPP PDIP.

"PDIP punya lima kursi di DPRD Kota Tangerang. Persyaratan untuk bisa mencalonkan delapan kursi, sehingga kami tinggal mencari tiga kursi lagi. Pemimpin Kota Tangerang mendatang harus dari kalangan partai karena pilkada merupakan hajatan partai," katanya.

JONIANSYAH

Berita lain:
Stasiun Cisauk dan Cikuya Direvitalisasi
Stasiun Cisauk dan Cikuya Direvitalisasi
Jokowi Janji Guru Swasta Dapat Kartu Sehat
Novi Amilia Ingin Pulang Kampung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.