TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta buruh ikut serta dalam menjaga iklim investasi dengan tidak melakukan aksi mogok kerja. Menurut dia, pemogokan akan mengganggu investasi yang bisa berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia.
"Saya meminta agar kawan-kawan serikat pekerja tidak mengambil keputusan sendiri," kata Hatta di kantornya, Selasa, 6 November 2012. Dia juga meminta agar para buruh tidak melakukan sweeping yang dapat memicu aksi perusakan bangunan.
Buruh dan pengusaha, kata dia, seharusnya dapat duduk bersama mencari jalan keluar atas masalah perburuhan, seperti upah, status tenaga kerja alih daya (outsourcing), dan masalah kesejahteraan lainnya.
Menurut Hatta, aksi mogok para buruh saat ini merupakan ujian bagi bangsa untuk membuktikan apakah Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi yang baik. Dia mengingatkan, investasi diperlukan sebagai mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang selama ini lebih banyak disumbang sektor konsumsi. "Tidak mungkin investasi yang diharapkan dapat tercapai jika tidak didukung dengan iklim investasi yang baik, salah satunya adalah masalah perburuhan," ujarnya.
Dia mengaku siap turun langsung ke lapangan untuk memfasilitasi persoalan antara para buruh dan pengusaha. "Saya siap, tidak ada masalah. Saya optimistis ini bisa dipecahkan."
Belakangan ini, demonstrasi pekerja merebak di sejumlah daerah. Tuntutan yang diajukan kepada pengusaha dan pemerintah semakin beragam: mulai dari upah layak, penghapusan sistem outsourching, sampai jaminan sosial yang memadai.
Akibatnya, beberapa pengusaha mengancam akan hengkang dari Indonesia jika tidak ada kepastian hukum ketenagakerjaan. Sedikitnya 200 pengusaha di seluruh Indonesia mengancam akan menghentikan sementara kegiatan industrinya. Mereka mengaku jengah terhadap demo buruh yang dinilai anarkistis.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Baca juga:
Ini Nama Dua Anggota DPR yang Disebut Dahlan
Proyek Eks Perusahaan Istri Anas Mangkrak
Dahlan Serahkan Dua Nama Peminta Upeti BUMN
Kenapa Merpati Diperah DPR?
Instruksi Jokowi di Tanah Tinggi Jalan Sebagian
