Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mantan Bupati Sragen Segera Dijebloskan ke Penjara  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono dipeluk kerabatnya seusai mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/3). TEMPO/Budi Purwanto
Mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono dipeluk kerabatnya seusai mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/3). TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Sragen segera mengeksekusi bekas Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono. Eksekusi pemenjaraan itu dilakukan menyusul adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung dalam kasus dugaan korupsi pendepositoan uang APBD Sragen 2003-2010 ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Mahkamah Agung, melalui putusan kasasi, memvonis Untung Wiyono dengan hukuman 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp 11 miliar.

Rencana eksekusi terhadap Untung itu disampaikan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Isno Ihsan, saat menerima audiensi dengan para aktivis Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. “Kasus Untung sudah ada putusan dari MA dengan vonis 7 tahun. Kasus ini kami anggap sudah in kracht dan siap dieksekusi pekan ini,” kata Isno Ihsan, Rabu, 7 November 2012.

Untung tersandung kasus korupsi pendepositoan kas daerah ke BPR. Di tingkat pengadilan pertama, hakim Lilik Nuraini dari Pengadilan Tipikor Semarang memutus bebas Untung Wiyono dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara lebih dari Rp 11 miliar itu. Kasus ini bermula saat kas daerah Kabupaten Sragen didepositokan ke BPR senilai sekitar Rp 40 miliar. Dari pinjaman itu, sebanyak Rp 11 miliar di antaranya tak bisa dikembalikan.

Dalam kasus ini, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Koeshardjono, yang menjalani sidang terpisah divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Sedangkan mantan Kepala DPPKAD, Sri Wahyuni, divonis penjara 2 tahun delapan bulan. Dari tiga terdakwa, di tingkat ini, hanya Untung yang bebas.

Untung sebenarnya sudah pernah mendekam di LP Kedungpane, Semarang, pada Juli 2011. Tapi, saat Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis bebas, Untung dikeluarkan dari tahanan pada Maret 2012. Putusan bebas itu keluar dari “trio hakim” yang sering membebaskan terdakwa kasus korupsi, yakni Lilik Nuraini, Kartini Marpaung, dan Asmadhinata. Putusan bebas itu membuat pihak kejaksaan berang. Mereka pun mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya, MA mengabulkan kasasi itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengacara Untung Wiyono, Dani Sriyanto, menyatakan kliennya sangat kooperatif sehingga siap kapan pun untuk dieksekusi kejaksaan. “Untung akan menaati seluruh proses hukum. Beliau akan sangat kooperatif,” kata Dani. Meski siap dieksekusi, Untung tetap akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA itu. "Ada beberapa novum yang kami siapkan," kata dia.

Novum itu, misalnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 2011 yang menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara. MA membebankan Untung membayar uang kerugian negara Rp 11 miliar. "Ada kekhilafan hakim," kata Dani. Dani menegaskan, kliennya sama sekali tidak ikut menikmati uang tersebut. Selain itu, Dani menambahkan, pinjam-meminjam uang dengan jaminan deposito Pemerintah Kabupaten Sragen kepada BPR Djoko Tingkir itu terjadi sebelum Untung menjabat sebagai Bupati Sragen.

ROFIUDDIN

Terpopuler:
Pemberontak Suriah Terkesima Rokok Indonesia

Soeharto Dinilai Tak Layak Menjadi Pahlawan

Dicopot dari Jabatan Gubernur, Syamsul Arifin Menggugat

Menang di Pilpres AS, Obama: "Four More Years"

Akui Kekalahan, Romney Ucapkan Selamat pada Obama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Korlantas Polri akan berlakukan TNKB atau pelat nomor kendaraan berwarna putih mulai pertengahan 2022.
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.


Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Ilustrasi plat kendaraan bermotor warna putih. Autodeal.com.ph
Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..


Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan sistem tilang elektronik kepada warga saat Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 25 November 2018. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya resmi meluncurkan sistem tilang elektronik (E-TLE ) hari ini. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.


Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

28 November 2013

Stiker pembatasan kendaraan untuk pelat nomor ganjil (warna hijau, bawah) dan untuk pelat nomor genap (warna merah, atas) yang dikeluarkan  Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan tanda hologram di Jakarta, Rabu (6/3). Nantinya stiker ini harus terpasang pada setiap mobil milik warga Ibu Kota. TEMPO/Tony Hartawan
Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

"Sudah dua minggu pelat nomor kosong."


Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

4 Februari 2013

Dok. Tempo
Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

Polisi sedang mendalami fakta dan dokumen.


Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

3 Desember 2012

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, Inspektur Jendral Djoko Susilo berjalan didampingi sejumlah petugas Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, (03/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.



Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

30 November 2012

TEMPO/Machfoed Gembong
Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

Mereka harus menjalani eksekusi, yakni dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.


MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

28 November 2012

Agusrin M. Najamuddin Gubernur Bengkulu nonaktif. yustisi.com
MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

DPRD menyambut baik putusan soal Agusrin dan berharap agar segera ada gubernur definitif di Bengkulu.


Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

28 November 2012

Petinggi Adhi Karya, Enny Susanti usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (01/06). Dia sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Sentul, Jawa Barat. TEMPO/Seto Wardhana.
Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

Penggeledahan dilakukan di rumah Henny Susanti, rumah M. Arif. Taufiqurahman, dan rumah Anis A.


Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

28 November 2012

TEMPO/Machfoed Gembong
Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

Tersangka dianggap menyulitkan proses penyidikan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar.