Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keterlibatan Swasta di Sektor Pertanian Perlu Diwaspadai

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo sedang melakukan panen padi dengan mesin perontok padi seharga Rp 300 juta di Kemangkon Purbalingga, Selasa (28/8). TEMPO/Aris Andrianto
Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo sedang melakukan panen padi dengan mesin perontok padi seharga Rp 300 juta di Kemangkon Purbalingga, Selasa (28/8). TEMPO/Aris Andrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masuknya peran swasta di sektor pembangunan pertanian Indonesia perlu diwaspadai. Peneliti senior Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, Effendi Pasandaran, mengatakan, saat ini peran swasta semakin besar dalam bidang pertanian. Namun tidak semua berorientasi pada pencapaian swasembada pangan, khususnya beras.

"Kalau dulu, swasta ikut dalam sektor pertanian, tapi dalam upaya mencapai swasembada. Sekarang produk pertanian yang dihasilkan swasta untuk dikuasai sendiri," kata Effendi dalam diskusi soal pangan di kantor LIPI, Jakarta, Kamis, 8 November 2012.

Effendi menambahkan, besarnya peranan swasta saat ini terutama dalam hal pengembangan teknologi pangan. Seperti produksi beras dan jagung jenis hibrida dan bioteknologi. "Produk-produk ini hanya sedikit yang berkaitan dengan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani," katanya.

Selain itu, kekhawatiran yang mulai tampak adalah pengembangan teknologi pertanian oleh swasta tidak bisa diaplikasikan kembali oleh lembaga pengetahuan nasional. Akibatnya, pemerintah akan kesulitan memperbaiki dan meningkatkan produksi pangan melalui teknologi baru.

Menurut dia, masuknya swasta ke sektor pertanian perlu diantisipasi, terutama mengenai penguasaan lahan pertanian. Masalah lainnya, perusahaan swasta internasional sering kali mencoba menguasai lahan pertanian di negara-negara yang masih memiliki lahan luas.

"Gejala global kini soal land grabbing. Swasta internasional coba kuasai lahan besar di berbagai negara, seperti di Asia," kata Effendi.

Ia juga mengingatkan ancaman produksi nasional akibat perubahan iklim bisa menyebabkan krisis pangan. Ketahanan pangan nasional akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan pemerintah yang antisipatif dan adaptif.

"Kadang kita suka menyalahkan faktor lain dalam menghadapi krisis pangan, seperti iklim," ujarnya. Padahal, krisis pangan terjadi akibat kebijakan yang salah dalam membangun sistem produksi pertanian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Periset Litbang Pertanian, Sumarno, menambahkan, Indonesia perlu mengadopsi teknologi revolusi hijau. Adopsi teknologi untuk membantu pengembangan sektor pertanian itu seperti peningkatan produktivitas lahan dan peningkatan produksi pangan.

"Teknologi revolusi hijau telah diterapkan di Asia, Amerika Latin, dan sebagian Afrika. Hasilnya, tercipta varietas unggul pada padi," katanya.

Ia menjelaskan, Indonesia rawan kekurangan pangan yang disebabkan beberapa faktor. Antara lain, tingkat konsumsi beras yang tinggi, prasarana irigasi yang rusak, dan konversi lahan pertanian.

"Perlu kesadaran masyarakat dan pentingnya keberlanjutan sistem produksi," kata dia.

ROSALINA

Berita lain:
Dahlan Rahasiakan Enam Nama Baru Kasus Upeti BUMN

Ekonom Setuju Debitor Besar Bank Harus Berperingkat

Gelar Acara Kreatif Didominasi Jakarta

Perhitungan Risiko Kredit Masih Standar


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

3 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.


Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

8 hari lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

Menhub Budi Karya Sumadi memperkirakan titik kemacetan pada arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi di ruas Jalan Tol Cipali.


Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

9 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.


Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran Bansos mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.


Jokowi Minta Bulog dan Bapanas Jaga Harga Pangan Menjelang Lebaran

11 hari lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kanan) bersama Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memberikan keterangan pers usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo terkait stok beras nasional di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Arief mengatakan saat ini di Pasar Beras Cipinang stok beras termasuk tinggi di atas 34.000 ton.  TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Bulog dan Bapanas Jaga Harga Pangan Menjelang Lebaran

Presiden Jokowi menginginkan supaya harga pangan, termasuk beras, dijaga menjelang Lebaran Idul Fitri pada 10-11 April mendatang.


Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyirami pohon kelapa genjah yang ditanamnya di lahan pertanian Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah menargetkan penanaman satu juta batang kelapa genjah di beberapa daerah di Indonesia dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya membangun ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

Target swasembada padi, jagung, kedelai melalui program UPSUS Pajale, swasembada gula, sebagai program pangan Jokowi. Guru besar IPB sebut gagal semua


Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

13 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

Garuda Indonesia dan Citilink menyediakan 42 ribu kursi dengan diskon tiket 75 persen di momentum Idul Fitri 2024 rute penerbangan ke Jakarta.


Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

Presiden Jokowi memberi bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan KPM di Kabupaten Labuhanbatu dan Padanglawas, Sumatera Utara.


Tinjau Pasar Kawat, Presiden Jokowi: Cuma Harga Cabai yang Naik

13 hari lalu

Presiden Jokowi meninjau barang dagangan di Pasar Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 6 Desember 2023, Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan pedagang hingga mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tinjau Pasar Kawat, Presiden Jokowi: Cuma Harga Cabai yang Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin meninjau Pasar Kawat di Jalan Veteran, Kota Tanjungbalai.