Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penaikan Tingkat Sekolah RSBI Jadi SBI Ditanyakan  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Protes soal program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta (10/6). TEMPO/ Seto Wardhana
Protes soal program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta (10/6). TEMPO/ Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Setelah enam tahun berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), delapan sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta tak kunjung memperoleh peningkatan status menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

"Beberapa SMA dan SMP RSBI sudah berusia lumayan lama. Sekolah-sekolah itu kami nilai semestinya pantas jadi SBI pada 2015 mendatang,” kata Kepala Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Baskara Aji kepada Tempo, Ahad, 11 November 2012.

Sekolah itu adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta, SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 1 Bantul, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Yogyakarta, SMPN 8 Yogyakarta, SMPN 4 Pakem Sleman, SMPN 1 Bantul, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman. Baskara berharap sekolah itu bisa segera menjadi SBI pada 2015 dengan hanya memenuhi 90 persen persyaratan.

Baskara tengah mengupayakan lobi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan persyaratan kenaikan level RSBI di DIY menjadi SBI. “Hanya ada dua syarat yang belum dipenuhi rata-rata sekolah RSBI, yakni luas lahan dan jumlah guru bergelar S-2,” kata dia.

Menurut Baskara, persyaratan harus punya lahan sekolah seluas minimal 15 ribu meter persegi tak mungkin dipenuhi beberapa sekolah karena sebagian lokasinya di kawasan perkotaan padat. Untuk itu, katanya, Dinas Pendidikan DIY mengusulkan persyaratan ini bisa diganti dengan gedung bertingkat atau penilaian dari segi kelengkapan fasilitas. “Kami sudah usulkan ini ke Kemendikbud, tinggal menunggu jawabannya,” kata Baskara.

Jumlah guru yang bergelar S-2, kata Baskara, saat ini masih belum memenuhi persyaratan sekolah berstatus SBI karena banyak guru punya jadwal padat sehingga kekurangan waktu luang untuk melanjutkan kuliah. Hingga kini, kata dia, rata-rata SMA RSBI di DIY baru punya 20 persen guru bergelar S-2, sedangkan SMP RSBI 12 persen. “Syarat menjadi SBI, untuk SMA minimal punya 30 persen guru bergelar S-2 dan untuk SMP minimal 20 persen,” ujar dia.

Baskara mengatakan, kini, Dinas sedang mengupayakan percepatan kenaikan jumlah guru sekolah RSBI yang bergelar S-2 lewat berbagai program beasiswa. Targetnya pada 2015 semua SMA RSBI dan SMP RSBI di DIY bisa memenuhi persyaratan menjadi SBI. “Untuk biaya tidak masalah, hambatannya hanya susah cari guru yang punya waktu luang kuliah S-2.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Kepala SMKN 2 Depok Sleman, Aragani Mizan Zakaria, malah mengaku sebenarnya dua persyaratan di atas sudah dipenuhi sekolahnya. Contohnya, luas lahan sekolah ini 5 hektare dengan guru bergelar S-2 sebanyak 40 orang atau lebih dari 30 persen dari keseluruhan pengajar di sana. “Tapi, untuk menjadi SBI, ada indikator kinerja. Rumusan yang jelas untuk itu belum muncul,” ujar dia.

Menurut Aragani, hingga kini, persyaratan menjadi SBI yang dirumuskan pemerintah baru berupa konsep acuan menjadi lembaga pendidikan dengan level kualitas internasional. Skema acuan yang lebih konkret ihwal pengembangan sekolah menjadi SBI belum jelas. “Kalau RSBI sudah jelas, sedangkan SBI acuannya memang sudah ada, namun perlu lebih diperjelas,” kata Aragani.

Pengamat pendidikan, Dharmaningtyas, mengatakan pemerintah pasti menahan rekomendasi penaikan level RSBI menjadi SBI sepanjang Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan. Pada Maret lalu, Dharmaningtyas dan beberapa orang lain mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk penghapusan dasar aturan konsep RSBI.

Menurut Dharmaningtyas, penyematan status RSBI menunjukkan adanya dualisme dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sehingga salah satu amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tersebut layak diamandemen. “Tanpa diberi status RSBI ataupun SBI, sekolah seperti SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta sudah bermutu dan diincar banyak orang,” katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan RSBI tak punya rumusan yang jelas. “Lebih baik RSBI memang dihapuskan, kita tunggu keputusan MK,” ujar Dharmaningtyas.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

9 September 2013

Seorang siswa SMPN 2 Tangerang bersedih saat pesantren kilat di Masjid Raya Al-Azhom, Tangerang, Banten, (22/7). Pesantren selama 4 hari di bulan Ramadan ini untuk menambah ilmu agama bagi sejumlah siswa-siswi. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

Dia mempertanyakan manfaat survei berisi grafik ukuran kelamin laki-laki dan perempuan itu.


Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

7 September 2013

Ilustrasi kesehatan/Berobat/Dokter/Perawat. triarc.co.za
Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

Kuesioner gambar alat kelamin menjadi bagian pemeriksaan kesehatan untuk siswa SMP dan SMA terkait kesehatan reproduksi. Uji coba berlanjut tahun ini.


Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

7 September 2013

freepicturesweb.com
Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

Kuesioner yang memuat alat vital program UKS kerja sama empat kementerian.


Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

6 September 2013

Siswa beberapa sekolah di Aceh menyanyikan lagu Jepang, Omoiyari (belas kasih sayang) dalam peringatan dua tahun tsunami di Jepang, di SMP 1 Pekan Bada, Aceh Besar, Senin (11/3). TEMPO/Adi Warsidi
Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

Kuesioner bergambar kelamin yang sempat beredar di SMP Negeri 1 Sabang telah ditarik oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Sabang.


Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

6 September 2013

imperfectwomen.com
Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

Perbedaan interpretasi timbul lantaran kurangnya pemahaman dinas kesehatan di beberapa daerah tentang kesehatan reproduksi.


KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

6 September 2013

Ilustrasi Pengukuran Payudara. Shutterstock
KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

Gambar, foto, atau sketsa organ kelamin tanpa penjelasan memadai dianggap bisa mengarah kepada pornografi.


Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

6 September 2013

freepicturesweb.com
Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

AFP, Straitstimes Singapura, The Standar Hong Kong menulis soal kuisioner yang mencantumkan gambar alat kelamin.


Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

5 September 2013

imperfectwomen.com
Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

Seharusnya kuesioner gambar kelamin tidak dibagi dan tidak boleh dibawa pulang karena bersifat rahasia.


Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

5 September 2013

Ilustrasi
Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

SMP Negeri 1 Sabang merasa tercoreng dan kecewa dengan pihak dinas kesehatan. 'Lembaran itu dibagikan oleh petugas puskesmas dan dinas kesehatan.'


Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

4 September 2013

freepicturesweb.com
Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

Dinas Kesehatan Kota Sabang mengatakan data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan reproduksi remaja di Kota Sabang.