TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perminyakan Kurtubi menilai Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) merugikan negara. Menurut Kurtubi Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan sistem perminyakan Indonesia sangat tidak efisien. "Menggiring terbukanya lubang inefisiensi yang sangat mengaga," kata Kurtubi sebagaimana tertulis dalam berkas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Menurut Kurtubi pengelolaan cost recovery oleh BP Migas sangat tidak efisien. Pemerintah harus menutup biaya investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mengekploitasi dan memproduksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Menurut data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang dikutip dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi Cost Recovery tahun 2011 mencapai USD 11.3 miliar atau Rp 108 triliun. Pada 2012 cost recovery naik menjadi USD 12,3 atau Rp 118 triliun. "Kendati cost recovery terus meningkat, target lifting tak pernah tercapai," kata koordinator Fitra Uchok Sky Khaddafi. Kurtubi menyebut cost recovery juga rawan penggelembungan. Terlebih BP Migas berjalan tanpa adanya komisaris yang mengawasi kerja direksi. "Di dunia ini usaha tidak ada perusahaan yang hanya memiliki dewan direksi tanpa komisaris. BP Migas tidak memiliki alat mekanisme kontrol terhadap perusahaan," katanya. Soal penggelembungan cost recovery dijelaskan oleh ekonom Rizal Ramli. Modusnya perusahaan investor bisa menyertakan pengeluaran yang tak relevan dengan kegiatan eksplorasi minyak. "Misalnya biaya main golf dimasukan cost recovery, biaya headquarter masuk cost recovery," katanya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Menko Perekonomian Evaluasi Kinerja Pimpinan BP Migas
15 November 2016
Menko Perekonomian Evaluasi Kinerja Pimpinan BP Migas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengevaluasi tujuh pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam
Istana Pastikan Kursi Kepala SKK Migas Masih Aman
9 Agustus 2016
Istana Pastikan Kursi Kepala SKK Migas Masih Aman
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, sampai saat ini, belum ada penjadwalan tim penilai akhir (TPA) untuk mengganti Kepala SKK Migas.
Ini Dia Struktur Baru SKK MIGAS Setelah Dirombak Menteri
7 Mei 2015
Ini Dia Struktur Baru SKK MIGAS Setelah Dirombak Menteri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merombak jajaran deputi atau setingkatnya di lingkungan SKK MIGAS.
Reshuffle, Inilah Nama Para Pejabat Baru SKK Migas
6 Mei 2015
Reshuffle, Inilah Nama Para Pejabat Baru SKK Migas
Perombakan pejabat baru SKK Migas sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. Siapa saja nama para pejabat barunya?
Isi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas
2 Desember 2014
Isi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas
Faisal Basri membeberkan modus mafia migas di Petral. Perwakilan Petral tak terima.
Upaya Memberantas Mafia Migas
20 November 2014
Upaya Memberantas Mafia Migas
Pemerintah berupaya memutus mata rantai mafia pada sektor minyak dan gas bumi yang menguasai perdagangan dan industri migas.
DPR Tak Perlu Terlibat Pemilihan Kepala SK Migas
23 Januari 2013
DPR Tak Perlu Terlibat Pemilihan Kepala SK Migas
Alasan DPR untuk check and balances dalam pemilihan kepala.
Rudi Rubiandini Resmi Jadi Kepala SKK Migas
16 Januari 2013
Rudi Rubiandini Resmi Jadi Kepala SKK Migas
Menteri ESDM Jero Wacik meminta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini bekerja ekstra keras.
Menteri Merangkap Kepala SK Migas Direstui MK
28 November 2012
Menteri Merangkap Kepala SK Migas Direstui MK
"Kan MK tunjuk begitu. Enggak salah, sesuai dengan MK."
MK: Menteri ESDM Boleh Rangkap Kepala Eks BP Migas
28 November 2012
MK: Menteri ESDM Boleh Rangkap Kepala Eks BP Migas
Menteri ESDM hanya untuk menjamin kontrak-kontrak migas yang sudah berjalan ini tidak terjadi wanprestasi.