TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat siap membendung rencana sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggulirkan interpelasi atas kasus Hambalang. "Nanti kami lihat perkembangannya. Kalau perlu akan dibahas di Sekretariat Gabungan," kata Sekretaris Fraksi Demokrat, Saan Mustopa, di kompleks parlemen Senayan, Senin, 19 November 2012.
Menurut Saan, jika wacana interpelasi terus bergulir, Demokrat akan membendungnya melalui lobi politik. Lobi politik ini akan diintensifkan pada lima fraksi lain pendukung pemerintahan yang terdiri atas Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PAN.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat ini menyatakan wacana interpelasi atas kasus Hambalang berlebihan. Alasannya, pengusutan kasus Hambalang sudah masuk dalam ranah hukum. KPK juga sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen proyek, Dedy Kusdinar.
Wacana interpelasi Hambalang bergulir setelah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menyatakan adanya pelanggaran beberapa kementerian dalam penetapan anggaran proyek Hambalang menjadi tahun jamak. Badan Akuntabilitas mengusulkan agar DPR menggunakan hak bertanya untuk menjelaskan pelanggaran yang terjadi.
Saan tak sependapat dengan rekomendasi BAKN. Menurut dia, penuntasan kasus Hambalang tak perlu masuk dalam ranah politik. "Kalau ditarik ke ranah politik, maka urusannya tak akan pernah kelar," ucap dia.
Sebelumnya, beberapa fraksi sudah menyatakan dukungannya untuk interpelasi. Beberapa di antaranya adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak usul ini.
IRA GUSLINA SUFA
