Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Dipo Tentang Kabinet Retak

image-gnews
Sekretaris Kabinet Dipo Alam. TEMPO/Imam Sukamto
Sekretaris Kabinet Dipo Alam. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Kabinet, Dipo Alam membantah dugaan keretakan dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dipo yakin, laporan soal adanya kongkalikong di sejumlah kementerian pada KPK, tak mempengaruhi kinerja para menteri. "Apa yang dikatakan retak, itu kan hanya kata pengamat," kata Dipo di kompleks parlemen Senayan, Senin, 26 November 2012.

Menurut Dipo, sebelum melaporkan dugaan kongkalikong sejumlah kementerian, dia sudah mengingatkan para menteri dan lembaga untuk mencegah korupsi. Hasilnya seluruh anggota kabinet sepakat. Apalagi perintah membersihkan kabinet datang langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo menyampaikan, sepanjang 2012, peringatan presiden soal perlunya keseriusan memberantas dan mencegah korupsi disampaikan dalam tiga belas kali rapat. "Beliau tak ingin dikatakan tebang pilih dan tak konsisten dalam memberantas korupsi, tapi kenapa tatkala kami lakukan justru presiden dianggap pencitraan," kata Dipo.

Dipo mencontohkan, dalam rapat kabinet pada Januari 2012 Presiden menyampaikan instruksi agar para menteri mencegah dan memberantas korupsi sejak perencanaan anggaran. Terutama dalam menetapkan APBN ke APBD.

Dalam rapat kabinet pada 19 Juli 2012, Yudhoyono kembali menyampaikan keprihatinannya atas praktek kongkalikong yang terus terjadi. "Saya prihatin benar, korupsi makin terbuka, makin terkuak. Sejak perencanaan sudah kongkilokong, apalagi penggunaan," kata Dipo menirukan pernyataan Yudhoyono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai Sekretaris Kabinet, Dipo pun lantas merespon kegundahan presiden dengan menerbitkan edaran nomor 542 tentang pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Tak sampai di situ, Dipo pun lantas melaporkan tiga kementerian pada KPK; Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pertanian.

Dipo membantah laporan yang ia sampaikan hanya sebatas pencitraan. Di internal pemerintahan, bersama Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Dipo pun telah mengklarifikasi sejumlah menteri yang terlibat. "Saya sudah cek ke kementerian dan tanya langsung ke menteri." Menurut Dipo dari semua klarifikasi tak ada satu pun menteri yang keberatan. Dia pun berharap KPK segera memproses laporan yang sudah dia sampaikan.

IRA GUSLINA SUFA

Berita populer:
Kenapa Munarman Dipukul Gara-gara Klakson?

Munarman Jadi Topik Paling Hot di Twitter

Munarman Dikeroyok, Begini Awal Ceritanya

Hotma: Bambang Widjojanto Jangan Banyak Komentar

Sisi Gelap Hakim Yamanie

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Istri Mendiang PM Shinzo Abe Terima Lukisan Karya SBY dan Dipo Alam

13 Mei 2023

Istri mendiang mantan PM Jepang Shinzo Abe, Akie Abe (tengah) menerima lukisan karya Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Dipo Alam di Tokyo, Jumat 12 Mei 2023. (KBRI Tokyo)
Istri Mendiang PM Shinzo Abe Terima Lukisan Karya SBY dan Dipo Alam

Dipo Alam, mantan Sekretaris Kabinet RI, melukis sosok mendiang PM Shinzo Abe berbusana batik.


Dipo Alam Usul ke Sandiaga Uno Ada Nama Jalan Jenderal Nasution

19 April 2018

Pidato Jenderal  A.H. Nasution pada acara 10 tahun wafatnya mahasiswa UI Arief Rachman Hakim yang diadakan Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 1976. Rachmat
Dipo Alam Usul ke Sandiaga Uno Ada Nama Jalan Jenderal Nasution

Mantan Mensekab Dipo Alam usul ada nama jalan AH Nasution, Hoegeng dan Ali Sadikin di Jakarta.


Dipo: Ubah Nomenklatur Kementerian Tidak Mudah

22 Oktober 2014

Dipo Alam. TEMPO/Subekti
Dipo: Ubah Nomenklatur Kementerian Tidak Mudah

Perubahan ini melibatkan banyak lembaga dalam pembahasannya.
Biaya yang dibutuhkan juga banyak.


UU Pilkada, Dipo Alam: Tak Elok Saling Menyalahkan  

27 September 2014

Dipo Alam. TEMPO/Subekti
UU Pilkada, Dipo Alam: Tak Elok Saling Menyalahkan  

"The blame game is already a lost game (permainan politik dengan cara
menyalahkan sudah ketinggalan zaman)."


Dipo Alam: Jokowi-JK Harus Datangi Menko  

5 September 2014

Dipo Alam. TEMPO/Subekti
Dipo Alam: Jokowi-JK Harus Datangi Menko  

Dipo mengingatkan pemerintahan SBY masih berlangsung hingga 20 Oktober mendatang.


Dipo: Ada Tim Transisi Bergerak Tanpa Koordinasi

5 September 2014

Dipo Alam. TEMPO/Subekti
Dipo: Ada Tim Transisi Bergerak Tanpa Koordinasi

Dipo Alam menduga ada anggota tim transisi yang bergerak tanpa koordinasi.


Istana: Tak Ada Sanksi untuk Penggagas Obor Rakyat  

2 Juli 2014

Sampul tabloid Obor Rakyat. (oborrakyat)
Istana: Tak Ada Sanksi untuk Penggagas Obor Rakyat  

Dipo Alam berdalih Obor Rakyat merupakan kegiatan pribadi
Setiyardi.


Dipo Larang Menteri Bikin Kebijakan Kontroversial  

23 April 2014

Dipo Alam. TEMPO/Subekti
Dipo Larang Menteri Bikin Kebijakan Kontroversial  

Dipo Alam menerbitkan surat edaran itu untuk menjaga pemilu tetap kondusif.


Dipo Ancam Somasi TrioMacan Bila Tuding SBY

30 Desember 2013

Dipo Alam. TEMPO/Subekti
Dipo Ancam Somasi TrioMacan Bila Tuding SBY

Akun triomacan2000 diingatkan supaya tidak langsung menyimpulkan ada setoran ke SBY.


Golkar 'Cuekin' Sindiran Dipo Alam  

10 Desember 2013

Dipo Alam. TEMPO/Subekti
Golkar 'Cuekin' Sindiran Dipo Alam  

Menurut Tantowi Yahya, kritikan akan membuat calon presiden partainya semakin dikenal orang.