TEMPO.CO, Jakarta - Said Abdullah terkejut saat seorang pria tiba-tiba menyambanginya di Crowne Plaza, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Ia bertambah kaget ketika pria yang tak dia kenal itu sekonyong-konyong menyodorkan tawaran visa haji. Padahal, sepekan sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan daftar calon haji.
Selidik punya selidik, visa yang ditawarkan oleh karyawan biro perjalanan haji itu bukan bagian dari jatah yang dikelola pemerintah, melainkan calling visa dari Kedutaan Besar Arab Saudi. “Faktanya, calling visa itu diperjualbelikan. Itu dia jual kepada saya US$ 3.000,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Transaksi akhirnya memang tak terjadi. Namun, Said, yang juga anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, membuktikan bahwa masih banyak berkeliaran oknum yang menjadikan calling visa haji sebagai ladang bisnis. Persoalan ini sudah pernah ia keluhkan ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
Dia mempertanyakan mekanisme dan kebijakan pemberian calling visa oleh Kedutaan yang kurang transparan. Namun, pertanyaan tersebut tak kunjung terjawab. Said menduga sikap diam Kedutaan berkaitan dengan pendapatan yang bisa diraup dari penerbitan calling visa haji ini.
Menurut data yang diperoleh Komisi Agama dari penelusuran lembaga pengawas haji, kata Said, ada sekitar 67 persen calling visa yang diperjualbelikan. “Coba bayangkan angka itu jika dikalikan dengan harga calling visa yang ditawarkan kepada saya,” ucapnya.
Ketua Majelis Pimpinan Pusat Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin, menjelaskan, penerbitan calling visa oleh Kedutaan sepenuhnya merupakan ketetapan pemerintah Arab Saudi. Dengan calling visa, setiap individu bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa mesti terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Jumlah haji pengguna calling visa atau kerap disebut haji non-kuota terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dua hingga tiga tahun lalu, pihaknya menemukan jumlah haji non-kuota mencapai 2.000-3.000 orang. Tahun lalu jumlahnya meningkat drastis menjadi sekitar 5.000 orang.
“Jumlah tahun ini baru diketahui dari selisih jumlah jemaah yang pulang dengan yang terdaftar di Siskohat,” ujar Ade, yang juga Ketua Komisi Pengawas Haji dan Umrah Indonesia. Tahun ini, tercatat ada 211 ribu calon haji yang berangkat, terdiri atas 194 ribu calon haji reguler, sisanya ongkos naik haji (ONH) plus.
Namun, Ade menilai penerbitan calling visa rentan dipermainkan oknum. Modusnya, oknum biro perjalanan yang tidak terdaftar di Kementerian Agama menawarkan ONH plus dengan tarif Rp 90 juta. Yang menjadi persoalan, tak selamanya pengajuan calling visa haji disetujui Kedutaan.
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim al-Mubarak, menjelaskan tahun ini ada jatah 900 visa gratis atau calling visa untuk Indonesia dari pemerintah Arab Saudi lewat Kedutaan. Sebagian visa dikelola Kementerian Agama. “Sebagian lagi dari saya,” ujarnya.
Mustafa mengklaim menerima sekitar 700 surat permohonan dari pemimpin partai, pemimpin universitas, dan organisasi keagamaan. Dia juga khawatir visa gratis ini dikomersialkan. “Ketika ada yang meminta visa gratis pada saya dan dia juga memohonkan hal serupa untuk koleganya, saya khawatir yang kedua ini yang diperjualbelikan,” katanya.
Salah satu pemilik biro haji, Abdullah--sebutlah namanya begitu--tak menyangkal adanya praktek jual-beli visa haji. Ia mengaku mendapat tawaran kuota haji “Batman”--sebutan untuk calon haji yang nekat berangkat dengan calling visa--dari koleganya yang mengaku dekat dengan Kedutaan Besar Arab Saudi.
Oleh kawannya itu, Abdullah diminta menarik duit Rp 12 juta per calon haji, dengan janji si penyetor bisa berangkat tahun ini juga. Menurut Abdullah, meski ilegal, bisnis pemberangkatan haji semacam itu sangat menggiurkan. “Kuota ini tergantung kebijakan pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.
Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama, Ahmad Kartono, mengatakan pihaknya siap memberi sanksi kepada internal Kementerian, jika ada agen yang ketahuan mempermainkan kuota sisa haji. Hukuman tersebut bisa berupa peringatan maupun pemberhentian.
Hal itu ditegaskan pula oleh Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia bakal menginventarisasi dan mengevaluasi masalah yang ada. Perizinan biro haji juga akan diperketat. "Masyarakat juga harus hati-hati, jangan sampai tergoda biro yang tak berizin.”
ISMA SAVITRI | SUBKHAN JUSUF HAKIM | BOBBY CHANDRA
Berita Terpopuler
Jokowi: Posko Banjir Cukup Satu
Cerita Warga Israel Soal Gaza ke Tempo II
Jokowi Ogah Lama-lama Putuskan Nasib Monorel
Laga Indonesia Kontra Laos Jadi Trending Topic
Cerita Warga Israel Soal Gaza ke Tempo III
Demokrat: Ada Partai Ingin Gulingkan Boediono
