TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar seminar antikorupsi di Balai Agung, komplek Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 28 November 2012.
Seminar bertema “Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta” ini juga menggandeng Ombudsman RI dan Pemerintah DKI Jakarta. Pesertanya adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dalam sambutan pembukaan seminar itu mengapresiasi KPK dan BPKP yang mau menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh provinsi yang bersih dari korupsi. "Kalau kepalanya lurus, bawahnya lurus. Hari ini DKI punya kepala dan wakil kepala daerah yang lurus, jadi bawahnya harus lurus," kata Ahok, Rabu, 23 November 2012,
Menurut dia, subsidi yang ditujukan untuk rakyat harus benar-benar tepat guna dan tepat sasaran, "Jangan sampai niatnya kasih subsidi untuk rakyat, tapi sampainya ke orang yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, mengatakan ada pos yang rawan korupsi, yaitu penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. “Ketiganya paling banyak punya masalah di masyarakat dan langsung bersentuhan dengan masyarakat," katanya.
Adanya potensi korupsi, menurut dia, di antaranya disebabkan oleh kesalahan dalam manajemen pemerintah sehingga terjadi kebocoran, baik yang disengaja maupun tak disengaja. “Potensinya mari kita tekan supaya tidak terjadi lagi. Saat ini tidak ada ruang yang bebas dari tindak korupsi,” ujarnya.
Karena itu, menurut Abraham, pendekatan untuk memberantas korupsi harus luar biasa. “Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa," ujarnya.
Abraham menambahkan, KPK harus melakukan pendekatan pencegahan dan kajian mendalam guna memperbaiki suatu sistem negara ini. "KPK bukan seperti pemadam kebakaran yang tugasnya memadamkan api, tapi tidak ada jaminan kebakaran tidak akan terjadi," kata dia.
TRI ARTINING PUTRI
Terpopuler:
Munarman Dikeroyok, Begini Awal Ceritanya
Mengenali Bahasa Klakson Ketika di Jalan
Satpol PP Serahkan Soal Alih Tugas Ke Jokowi
Bekas Ajudan Kepala Polda Terlibat Perampokan
Jokowi Sumbang Duit Buat Bikin Tanggul
Jokowi: Jangan Sebut MRT, tapi Kereta Bawah Tanah
Jokowi: Alih Tugas Satpol PP Masih Berupa Usulan
