Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Mau Bicara 4 Mata dengan Bos MRT Jakarta  

image-gnews
Pengunjung melihat-lihat  contoh Mass Rapid Transportation (MRT) di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta, Jumat (25/5). ANTARA/Rosa Panggabean
Pengunjung melihat-lihat contoh Mass Rapid Transportation (MRT) di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta, Jumat (25/5). ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Setelah rapat koordinasi selama tiga jam belum juga menghasilkan keputusan nasib megaproyek Mass Rapid Transit (MRT), Gubernur Jokowi memutuskan akan memanggil direktur perusahaan itu sendiri. Menurut Jokowi, pertemuan itu sekaligus untuk menjelaskan sejumlah poin yang masih dianggap janggal oleh gubernur.

"Saya akan meminta MRT menjelaskan hal-hal yang masih saya ragukan," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis, 29 November 2012. Sejumlah hal itu antara lain soal return of investment, jumlah penumpang, dan rute yang belum memuaskan.

Menurut Jokowi, ada masalah-masalah nonteknis lainnya yang masih menganjal sebagai akibat dari proyek MRT ini. Misalnya soal sosialisasi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya akan terkena dampak proyek MRT. Sejauh ini, hal tersebut dinilainya juga kurang matang dan menimbulkan masalah tersendiri. "Kayak kemarin, isinya orang ngamuk karena sosialisasinya kurang matang," kata Jokowi.

Soal tarif juga jadi sebab keraguannya.  Angka tiket Rp 15 ribu yang sebelumnya disebut-sebut sebagai tarif MRT, menurut Jokowi, tetap harus diperhitungkan secara hati-hati. "Kalau segitu, mungkin lima tahun datang," ujar Jokowi. Hanya perlu diperhitungkan berapa angkanya yang harus diambil. "Subsidi per orang berapa, kalikan per hari berapa, kalikan per tahun, berapa milyar, harus jelas semuanya," ujarnya menerangkan.

Jokowi beralasan, keputusan menunda MRT karena ia menganut prinsip kehati-hatian. "Masak kemarin ada yang dorong-dorong, 'segera putuskan! segera putuskan!" kata Jokowi. "Yang nyuruh enak, yang mutuskan?" (Baca:Ini Alasan Jokowi Tunda Lagi Proyek MRT)

Jokowi mengklaim punya target waktu sendiri soal megaproyek transportasi. Proyek ini diharapkan akan melengkapi sejumlah proyek lain yang membentang antara Lebak Bulus hingga Kampung Bandan ini. "Kerja itu mesti ada target, ada batas waktu," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nasib proyek Mass Rapit Transit (MRT) yang dijadwalkan akan jelas kemarin belum juga menemukan jalan terang. Rapat koordinasi guna membahas MRT yang berlangsung hampir tiga jam berlangsung alot. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, BAPPENAS, Dewan Transportasi Kota Jakarta, Masyarakat Transportasi Indonesia, dan Masyarakat Peduli MRT. (baca:Seperti Apa Panasnya Rapat Jokowi-Ahok soal MRT?)

Di tengah rapat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninggalkan rapat yang berlangsung di Balai Agung, komplek Balai Kota, tersebut untuk menemui warga di Cilincing, Jakarta Utara, yang kabarnya memblokir jalan tol. Kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta melanjutkan memimpin rapat tersebut. Usai rapat, Basuki mengatakan masih akan menunggu kajian-kajian teknis dan nonteknis terkait dampak dari proyek MRT. (baca:Jokowi Pilih Kampung Sawah Ketimbang MRT)

TRI ARTINING PUTRI

Berita Lainnya:
J
okowi Pilih Kampung Sawah Ketimbang MRT
Pusing Rapat Soal MRT, Jokowi Walk Out
Ahok Emoh GOR Lebak Bulus Dikorbankan untuk MRT
Jepang Minta Kontraktor Utama MRT dari Negaranya
MRT Jakarta Perlu Berkaca ke Hong Kong
PT Penjaminan Infrastruktur Siap Menjamin Proyek MRT
Begini Janji-janji MRT di Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

33 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?


Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

1 jam lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, mulai dari Gibran, Bobby Nasution, hingga Khofifah.


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

4 jam lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

4 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

5 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

5 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

6 jam lalu

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

13 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

13 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.