TEMPO.CO, London - Inggris dan Prancis, sekutu dekat Amerika Serikat di Eropa, memanggil dutas besar dan kuasa penuh Israel guna menerima protes atas pembangunan 3.000 unit perumahan baru di daerah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Inggris mengatakan, langkah ini menunjukkan sikap Israel yang mengingkari komitmennya untuk berdamai dengan Palestina.
Otoritas Israel menyetujui pembangunan 3,000 unit perumahan baru sehari setelah PBB menyepakati proposal Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk meningkatkan satusnya sebagai negara non-anggota sebagai peninjau.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mengatakan pembangunan permukiman baru bagi warga Israel dapat melenyapkan harapan perdamaian di kawasan. Selain Inggris dan Prancis, langkah pemanggilan duta besar Israel diikuti oleh Swedia. Sedangkan Rusia dan Jerman menyatakan menentang rencana pembangunan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris disebutkan, negaranya menyeru Israel agar supaya mempertimbangkan ulang (pembangunan) dan munculnya ancaman jika pembangunan permukiman tersebut benar-benar dilaksanakan.
Bunyi pernyataan berikutnya antara lain, "Kami menyesalkan keputusan pemerintah Israel baru-baru ini atas pembangunan 3.000 unit perumahan baru dan tidak membekukan pembangunan di Blok E1. Ini mengancam kelangsungan hidup dari solusi dua negara."
Rencana pembangunan perumahan di Area E1, terletak di daerah pendudukan Maaleh Adunim, antara Yerusalem dan daerah pendudukan Tepi Barat, ditentang kuat oleh rakyat Palestina. Sebab pembangunan tersebut dapat mencegah berdirinya negara Palestina.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon secara sungguh-sungguh meminta supaya rencana pembangunan perumahan di kawasan E1 dibatalkan. Namun menurut salah seorang pejabat Israel, pembangunan itu tak mungkin dibatalkan karena merupakan daerah utama dan sesuai rencana kerja.
Juru biara Kemenerian Luar Negeri Prancis, Phillippe Lalliot, mengatakan dalam sebuah pernyataan, duta besar dan kuasa penuh Israel dipanggil ke kantor Kementerian pada Senin pagi waktu setempat, 3 Desember 2012.
Dari Berlin diperoleh kabar, juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Seibert, mengatakan, "Israel telah kehilangan iman ketika berunding dan membicarakan masalah negara Palestina yang seharusnya menjadi basis solusi dari dua negara yang hilang." Kementerian Luar Negeri Rusia melalui situs mengatakan, langkah tersebut akan memiliki dampak yang paling buruk bagi perdamaian.
Kritik dan kutukan komunitas internasioonal dianggap angin lalu oleh Negeri Yahudi. Perdana Menteri Israel, Binyamin Netanyahu, tak peduli dengan kritik internasional. Dia mengatakan, "Kami akan tetap melanjutkan pembangunan permukiman di Yerusalem dan tempat-tempat lain di seluruh wilayah strategis Israel."
Sekitar 500 ribu warga Yahudi tinggal di lebih dari 100 daerah permukiman sejak pencaplokan Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Palestina. Pembangunan tersebut sesungguhnya telah melanggar hukum internasional, namun Israel tak menggubrisnya.
Dua dekade lampau, tarik ulur perundingan antara Israel dan otoritas Palestina telah gagal menghasilkan sebuah kawasan permukiman tetap. Perundingan langsung kedua negara terakhir dilakukan pada 2010, namun menemui jalan buntu karena Israel tetap melaksanakan pembangunan perumahan di daerah pendudukan.
BBC | CHOIRUL
