Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2013, Sektor Pertanian Masih Banyak Impor  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Seorang staf Bulog mengambil sampel dan mendekteksi keberadaan hama ataupun benda asing sebelum beras impor vitnam dibongkar muat (9/3). ANTARA/Zabur Karuru
Seorang staf Bulog mengambil sampel dan mendekteksi keberadaan hama ataupun benda asing sebelum beras impor vitnam dibongkar muat (9/3). ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, Fadel Muhammad, memproyeksi konsumsi dalam negeri sektor agribisnis akan naik 8 persen.

"Tapi pasokan dalam negeri tidak terjadi kenaikan yang besar dan akhirnya lebih banyak impor," katanya dalam Seminar Nasional Agribusiness Outlook 2013 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2012.

Menurut dia, kenaikan produksi dalam negeri tidak signifikan karena pemerintah tidak memberikan insentif khusus. Pemerintah justru membiarkan mekanisme pasar bebas terjadi dan produk dalam negeri pun kalah dengan aliran produk impor.

Fadel menilai kecenderungan impor terus meningkat, baik dari segi volume maupun nilai. Ia mencontohkan sejak 2004, Indonesia terus mengimpor beras. Pada 2011, impor beras mencapai 1,8 juta ton dan pada 2012 volume impor mencapai 400 ribu ton. Indonesia pun masih mengimpor kedelai dengan perkiraan impor kedelai pada 2012 sebesar 2-2,5 juta ton.

Impor juga melanda komoditas jagung. Produksi jagung nasional mencapai 18,96 juta ton, sedangkan konsumsi jagung melebihi produksi nasional. "Tahun 2012, impor jagung diperkirakan mencapai 1,5 juta ton," katanya. Fadel menilai sebenarnya Indonesia tak perlu mengimpor tanaman pangan. Menurut dia, pemerintah hanya tinggal mengembangkan industri dalam negeri daripada membeli dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, atau Thailand.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa langkah bisa dilakukan pemerintha untuk melepas ketergantungan impor khususnya di sektor tanaman pangan. Pertama, petani harus berpendapatan. Ongkos produksi dan perkiraan keuntungan dari petani harus dihitung. "Dari sinilah kemudian ditetapkan harga, jadi jelas," katanya. Selanjutnya, produksi tanaman pangan harus digenjot, bukan malah terus bergantung pada komoditas impor.

Pemerintah juga harus mengelola kebijakan perdagangan yang melindungi pedagang dalam negeri salah satunya dengan mengutamakan produk dalam negeri serta menyediakan dana bagi petani untuk mengembangkan produksi.

ANANDA TERESIA

Berita Terpopuler:
Jokowi Ngotot Harga Tiket MRT 1 Dolar  

Pembunuh Mahasiswi Injak Al-Quran

Bupati Aceng Juga Dibelit Dugaan Korupsi 

Polri Kembali Tarik 13 Penyidiknya dari KPK

Menteri Agus Setuju Jokowi Hati-hati Soal MRT 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

2 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

11 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

14 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

35 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

41 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

42 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

59 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.