Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buruh Sumedang Protes Upah Minimum

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Buruh Kabupaten Sumedang memprotes gubernur soal penetapan upah minimum. "Bupati Sumedang telah mencabut rekomendasi maka gubernur harus mengeluarkan SK (Surat Keputusan) baru," kata Ketua KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Kabupaten Sumedang Slamet Priyanto di sela aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate Bandung, Senin, 10 Desember 2012.

Dia menuturkan, Surat Keputusan tentang Pencabutan Rekomendasi upah Sumedang diteken Bupati Don Murdono pada 22 November 2012, sehari setelah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerbitkan Surat Keputusan tentang Upah Minimum masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Bupati mencabut rekomendasi upah Sumedang Rp 1,381 juta, dan menggantinya dengan rekomendasi baru Rp 1,408 juta.

Slamet mengatakan, rekomendasi baru itu diterbitkan bupati, setelah buruh berunjuk rasa memprotes bupati ingkar janji. Saat pembahasan upah, pada 7 November, klaimnya, bupati berjanji penetapan upah buruh Sumedang berada di posisi 2 setelah upah Kota Bandung. "Ternyata kita ranking 5, terendah di Bandung Raya," kata dia. "Maka muncullah rekomendasi tanggal 22 November."

Menurut dia, mengacu pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, 40 hari sebelum upah minimum berlaku pada 1 Januari 2013, gubernur masih bisa merevisi keputusannya. Buruh Sumedang, kata dia, sudah menyatroni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyusulkan soal tuntutan perubahan SK Gubernur mengenai upah. Dengan alasan tidak ada tindak lanjutnya, buruh memilih unjuk rasa menemui DPRD Jawa Barat untuk mendesak revisi soal perubahan upah itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan, gubernur, lewat surat yang diteken oleh Plt Sekda Jawa Barat, sudah menjawab surat Bupati Sumedang yang berisi pencabutan rekomendasi itu. "Intinya tidak dapat melakukan perubahan SK Guberur karena melanggar peraturan dan menjaga kondusifitas hubungan industrial, khususnya di Bandung Raya," kata dia lewat pesan pendeknya pada Tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hening mengatakan, khawatir bupati/walikota menerbitkan surat serupa, pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran pada seluruh Dinas Tenaga Kerja se-Bandung Raya, untuk mengingatkan tidak ada lagi peluang merevisi SK Gubernur tentang penetapan UMK 2013. "Dengan demikian, diharapkan semua kepala daerah tidak lagi mengusulkan perubahan SK Gubernur (tentang upah)."

AHMAD FIKRI

Berita terpopuler lainnya:
Andi Mallarangeng Terkenal Kikir  

Apa Untungnya Kalau Rhoma Irama Jadi Presiden

Bupati Aceng Nikahi Shinta, Pestanya Meriah 

Abraham Sebut Andi Mallarangeng Kesatria Bugis 

Gaya Mewah Djoko Susilo, Nunun, dan Miranda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Real Count KPU Dapil Jabar 2 33 Persen: Cucun PKB Tinggalkan Perolehan Dede Yusuf hingga Aher

39 hari lalu

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal beserta jajaran pengurus Partai memberikan keterangan pers terkait Puncak Harlah ke-25 PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu kader dan simpatisan PKB dari seluruh Indonesia, termasuk kiai khos NU. TEMPO/M Taufan Rengganis
Real Count KPU Dapil Jabar 2 33 Persen: Cucun PKB Tinggalkan Perolehan Dede Yusuf hingga Aher

Politikus PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mendominasi dalam perolehan suara real count sementara Komisi Pemilihan Umum di daerah pemilihan Jawa Barat 2


Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

1 Desember 2023

Sejumlah peserta aksi unjuk rasa membawa replika keranda di depan Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin, 22 November 2021. Pendemo menuntut adanya kenaikan upah sebesar 13,5 persen. TEMPO/ Dwi Nur A. Y
Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

Bekasi menjadi kota UMK tertinggi, sedangkan UMK Kota Banjar


Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

1 Desember 2023

Pekerja mengaduk adonan dodol di Ny Lauw, Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Jumat, 13 Januari 2023. Menjelang Hari Raya Imlek, permintaan dodol dan kue keranjang di tempat tersebut meningkat hingga dua kali lipat dan dijual dari harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Fauzan
Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

Disnaker Tangsel berharap keputusan besaran UMK 2024 ini dapat diterima kalangan pengusaha dan buruh.


Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

29 November 2023

Masjid Mantingan, Jepara. Foto: Wikipedia.
Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

Nilai UMK Jepara 2023 mengalami kenaikan hingga 7,8 persen, sedangkan UMP Jawa Tengah mengalami peningkatan 8,01 persen. Ini besarannya.


Depak Pengurus Pramuka Andalan Nasional, Budi Waseso Digugat

2 Juli 2023

Untung Widyanto Pengurus Pramuka Andalan Nasional yang diberhentikan Budi Waseso (dok. Kwarnas Pramuka)
Depak Pengurus Pramuka Andalan Nasional, Budi Waseso Digugat

Pemberhentian sejumlah pengurus pramuka oleh Komjen Pol Budi Waseso berujung tuntutan ke PTUN. Sidang pertama akan dilaksanakan pada Rabu pekan depan.


Rieke Dyah Pitaloka sampai Mulan Jameela, Selebritas yang Sudah Jadi Anggota DPR

16 Mei 2023

Rieke Dyah Pitaloka. ANTARA/Ismar Patrizki
Rieke Dyah Pitaloka sampai Mulan Jameela, Selebritas yang Sudah Jadi Anggota DPR

Bacaleg 2024 diramaikan selebritas. Sebelumnya beberapa artis sudah menjadi anggota DPR periode 2019-2023, Rieke Dyah Pitaloka sampai Mulan Jameela.


Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

29 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan secara virtual soal Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pada Sabtu, 19 November 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya.


Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

21 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

19 November 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

19 November 2022

Ilustrasi Subsidi Upah. Tempo/Tony Hartawan
Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

Apindo menilai data yang digunakan dalam penetapan UMP dan UMK harus berdasarkan dari data yang transparan.