Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Batang Terbanyak Kasus Korupsi se-Jawa Tengah

Editor

Pruwanto

image-gnews
ANTARA/Fanny Octavianus
ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO , Semarang:Batang menjadi kota yang paling banyak kena kasus korupsi di Jawa Tengah. 8 dari 120 kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi terjadi di daerah ini. 

Selama Januari-November 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menerima berkas kasus korupsi sebanyak 120 perkara yang menyerat 112 terdakwa. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 111 perkara dan 123 terdakwa. 

Aktivis Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menyatakan delapan kasus merupakan terbanyak di satu kabupaten. Setelah batang, kasus terbanyak berikutnya terjadi di Kabupaten Pekalongan, Grobongan, Brebes, dan Kota Semarang. Masing-masing daerah tadi terdapat tujuh kasus korupsi. 

Di Jawa Tengah sendiri lima Kejaksaan Negeri tak melimpahkan perkara korupsi sama sekali. Kejaksaan tersebut adalah Jepara, Kejaksaan Cabang Pelabuhan Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Blora dan Pekalongan.

Eko menyatakan kasus korupsi di Jawa Tengah melibatkan berbagai aktor, mulai pegawai negeri sipil, anggota DPRD, Kepala Desa, wiraswasta, Karyawan BUMN/BUMD maupun Kepala Daerah.  “Terdakwa korupsi paling banyak adalah wiraswasta 33, PNS 23, Anggota DPRD dan Karyawan BUMN/BUMD 19,” kata Eko dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia. 

Eko menambahkan trend kasus korupsi mulai tak mengenal gender. Berdasarkan database KP2KKN pada tahun 2011 15 dari 111 kasus korupsi yang disidangkan di Semarang menyeret pelaku wanita. Pada tahun 2012 sampai bulan November 18 dari 120 terdakwa merupakan wanita.

Kasus korupsi bahkan sudah menjelar ke pedesaan, yakni dari tahun 2011 yaitu 24 persen menjadi 15 persen di 2012. Korupsi di ranah BUMN/BUMD naik dari 8 persen menjadi 19 persen, dan disusul persentase korupsi di lingkup Kepala Daerah dari 4 persen menjadi 3 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Eko menilai vonis kasus korupsi di Jawa Tengah masih ringan. Dari 112 perkara kasus korupsi, baru 41 yang divonis. Rata-rata vonisnya masih di bawah dua tahun penjara, di antaranya vonis 1-1,2 tahun 14 kasus, vonis 1,5-2 tahun 14 kasus, vonis satu tahun tujuh kasus, vonis 5-10 tahun 2 kasus serta putusan diatas 10 tahun dua kasus. 

Selama 2012, Pengadilan Tipikor Semarang juga mengeluarkan vonis bebas terhadap 6 terdakwa kasus korupsi.  KP2KKN berharap pengadilan Tipikor Semarang bekerja lebih keras dalam mengadili kasus korupsi. “Karena ada tren korupsi semakin tinggi,” kata Eko.

ROFFIUDIN

Berita Terpopuler
Bupati Aceng Nikahi Shinta, Pestanya Meriah  
Gaya Mewah Djoko Susilo, Nunun, dan Miranda
Mubarok Akui Partai Demokrat Semrawut  
Sutan Bhatoegana: Lepas dari Hambalang, Anas Melejit
SBY Tak ''Sentil'' Anas di Cikeas  


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Suasana salat Jenazah Haji Lulung di Masjid Al-Anwar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ikut hadir, Selasa 14 Desember 2021 / Khanifah Juniasari
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani


Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri membawa dokumen dan seperangkat alat komputer usai menggeledah ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi UPS (Uninterruptable Power Supply). TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 25 Februari 2016. Ahok kembali diperiksa Bareskrim sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.


Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul (kiri) dan Kepala Sub Direktorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Ajun Komisaris Besar Indarto, menjelaskan tentang perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di kantor humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016. Tempo/Rezki A
Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.


Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, Kamis, 25 Februari 2016. TEMPO/Ridian Eka Saputra
Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.


Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Frannoto
Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.


Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di Jakarta Barat, Alex Usman, berjalan memasuki ruang sidang jelang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 Maret 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.


Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan, 3 Maret 2016. TEMPO/Larissa Huda
Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu


Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan seusai penggeledahan yang dilakukan  di kantornya. 3 Maret 2016. Tempo/Larissa
Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).


Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ketua DPRD Presetio Edi Marsudi tengah digeledeh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. TEMPO/Larissa
Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).