Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Nilai Kabinet SBY Tak Kompak  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Kapoksi fraksi PDIP Badan Anggaran Theodorus J. Koekerits (kiri) dan anggota fraksi PDIP Dolfie OFM, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (27/3). TEMPO/Imam Sukamto
Kapoksi fraksi PDIP Badan Anggaran Theodorus J. Koekerits (kiri) dan anggota fraksi PDIP Dolfie OFM, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (27/3). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menilai kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak kompak. Hal ini terlihat saat rapat gabungan antara Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan dengan Komisi Pertahanan kemarin malam.

"Menteri mendapat arahan dari Presiden, tapi terjemahannya berbeda-beda," kata anggota Komisi Pertahanan, Dolfie O.F.P., kepada Tempo di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 11 Desember 2012. Ia melihat ketidakharmonisan itu saat seorang menteri melihat kekurangan menteri lain. "Jadi siapa yang mengkoordinasi menteri-menteri ini?"

Dalam rapat gabungan kemarin, Menteri Keuangan Agus Martowardodjo menyatakan tidak akan mencabut blokir anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan sebelum mendapatkan penjelasan mengenai pengadaan alutsista ini. Ada sejumlah dokumen yang memerlukan telaah dari Kementerian Keuangan. "Masih ada yang harus diselesaikan di internal pemerintahan," kata Agus.

Dipo Alam mengelak sudah memerintahkan pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan. Dipo menjelaskan, dia menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan kongkalikong dalam penganggaran ini. Dia lalu mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan tertanggal 24 Juli 2012. "Kami konfirmasi ke staf dan wakil menteri," kata dia.

Atas dasar laporan itu, Dipo lalu melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tidak bersedia menyebutkan kementerian apa saja yang dia laporkan ke KPK. "Silakan tanya ke KPK," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sudah membalas surat Dipo pada 26 Juli 2012. Usulan pemanfaatan dana optimalisasi ini berdasarkan inisiatif dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Ada dua matra yang mengajukan, yaitu Angkatan Laut dan Mabes TNI. Agus mengaku tidak bisa menjamin, jika blokir dibuka, pengadaan tetap dilakukan karena waktunya mepet.

Dolfie mengkritik, kondisi ini memperlihatkan perencanaan keuangan pemerintah buruk. Ketika tahun anggaran berakhir, sisa anggaran yang besar akan membuat defisit. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan tidak akan memberitakan tenggat waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan internalnya. "Akhir tahun akan kami tanyakan sisa anggaran ini," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terpopuler lainnya:
Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa
Bupati Aceng ''Ditawari'' Wanita-wanita Ini

Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai

SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

3 jam lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

10 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

12 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

14 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

18 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

18 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?

Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman menilai status IKN seperti masih mengambang.


DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

21 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Kresno/nr
DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri

RPP Manajemen ASN dinilai bertentangan dengan UU TNI karena mengatur tentang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.


Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

21 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
Anggota DPR Usul Gedung Dewan di IKN Dibangun Belakangan dan Paling Kecil, Ini Alasannya

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN.