TEMPO.CO, New York - Dewan Keamanan PBB setuju untuk memberikan mandat kepada pasukan Afrika guna melakukan intervensi militer ke Mali demi mempersatukan kembali negeri yang terkoyak-koyak di Afrika Utara itu.
Resolusi diambil secara bulat di markas besar PBB di New York, Kamis petang waktu setempat, 20 Desember 2012.
Baca Juga:
Draf isi resolusi yang dipersiapkan oleh Prancis itu antara lain menyerukan rekonsiliasi politik, diselenggarakannya pemilu, dan melatih pasukan keamanan sebelum operasi diluncurkan untuk merebut kembali kawasan di utara Mali.
Komunitas Ekonomi Negara-negara di Afrika Barat (Ecowas) mengatakan, mereka telah menyiagakan 3.300 personel yang siap dikirim ke Mali untuk mengusir kelompok bersenjata simpatisan Al-Qaeda yang menguasai wilayah Mali utara usai kudeta militer di Bamako pada Maret 2012, sehingga menciptakan kekosongan pemerintahan. Kelompok ini juga ingin mendirikan negara berdasarkan syariat Islam.
Ketika Presiden Amadou Toumani Toure dipaksa turun dari jabatannya oleh kelompok militer pada pertengahan Maret 2012, disusul munculnya Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA) dan Gerakan Tauhid dan Jihad di Afrika Barat (MUJWA)--gerakan ini terkait dengan Al-Qada--menyebabkan ketidaktentuan politik di kawasan utara Mali. Kawasan ini dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Kota Gao dan Timbuktu.
Sejumlah pengamat memperingatkan, operasi militer melawan MNLA dan MUJWA di kawasaan tersebut sangat sulit dilakukan. "Kelompok ini sepertinya menghindari konfrontasi langsung, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain kecuali intervensi militer," kata seorang pejabat Prancis yang tak bersedia disebutkan namanya kepada kantor berita AFP.
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, membenarkan bahwa badan dunia yang dipimpinnya memutuskan untuk merencanakan operasi serangan militer di Mali guna mengusir kelompok-kelompok bersenjata.
Dia melanjutkan, pasukan militer yang bertugas di Afrika itu bernama Misi Dukungan Internasional di Mali (Afisma). Tugas badan ini memulihkan wilayah utara negara dari "serbuan teroris, ekstremis, dan kelompok-kelompok bersenjata."
Menteri Luar Negeri Mali, Tieman Coulibaly, menyambut baik resolusi Dewan dengan menyebutnya sebagai "sebuah langkah bersejarah." Duta besar Prancis untuk PBB, Gerard Araud, mengatakan, "Tidak boleh ada seseorang yang mengabaikan kompleksitas tugas komunitas internasional guna mengembalikan integritas Mali dari aktivitas teroris di utara negara."
AL JAZEERA | BBC | CHOIRUL
