TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius dalam rencana menggaji pemulung untuk membersihkan sampah di kali. Gubernur Joko Widodo menyatakan akan menindaklanjuti rencana normalisasi kali di Jakarta itu. "Semua usulan itu serius dan akan dikaji," ujarnya di Twin Plaza, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2012.
Jokowi mengatakan, kajian untuk menggaji pemulung harus dipertimbangkan secara matang. Soalnya, kebijakan untuk menggaji pemulung itu juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi. "Jadi, semua usul ada prosesnya, tidak bisa langsung jalan," katanya.
Adapun rencana pemerintah provinsi membangun tempat pengolahan sampah tetap akan berjalan. Pembangunan intermediate treatment facility (ITS) di Sunter, Jakarta Utara, diyakini akan mampu mengatasi persoalan sampah di Ibu Kota. "Tahun depan rampung," katanya.
Wakil Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menggaji pemulung. Langkah itu dilakukan lantaran kontraktor yang dipercaya membersihkan sampah di kali tidak bekerja secara optimal. Sebab, kontrak itu dilakukan berdasarkan penghitungan sampah yang diangkut.
Pemerintah Provinsi pun harus menggelontorkan dana sekitar Rp 90 miliar per tahun untuk membayar kontraktor. Jumlah itu bisa meningkat jadi Rp 139 miliar jika pembersihan sampah membutuhkan alat berat.
Padahal, Ahok menghitung biaya untuk membersihkan sampah dengan menggaji pemulung sebanyak Rp 48 miliar. Angka tersebut didapat dengan membayar 2.000 pemulung, yang akan membersihkan kali sepanjang 430 kilometer di Jakarta. Nantinya, pemulung itu akan digaji Rp 2 juta dan diperbolehkan memungut sampah yang dinilai memiliki nilai jual.
DIMAS SIREGAR
Terpopuler:
Office Boy Bank Ini Tak Tergiur Uang Rp 100 Juta
Ariel Noah Diperiksa Polda Rabu Depan
Awas, Nasabah Bank Sering Jadi Sasaran Perampokan
Ahok: Rumah Sakit Negeri Tidak Kalah dengan Swasta
Jokowi Masih Kaji Penggarap Proyek Monorel
Jelang Natal, Tiket Kereta Ludes