TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan cukup kesulitan untuk menghilangkan pungutan liar atau pungli yang membuat ongkos logistik menjadi tinggi. Menurut dia, masalah pungli kerap menjadi topik pembicaraan dalam rapat koordinasi sistem logistik nasional.
"Pungli ini ongkos yang tidak terlihat dan masuk penegakkan hukum. Ini sangat memberatkan dan harus diberantas," kata Hatta seusai rapat koordinasi terkait sistem logistik nasional di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 26 Desember 2012.
Hatta pesimis praktek pungli yang sepertinya sudah lazim di Indonesia ini bisa diberantas secara tuntas. Dia hanya bisa berharap hal tersebut bisa dikurangi dan penegak hukum dapat menindak oknum yang melakukan pungli. "Media juga harus membantu dengan terus mengekpos masalah pungli ini," katanya.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Natsir Mansyur, menyatakan praktek pungli masih terukur karena berapa biaya yang keluar bisa dihitung. Namun, masalah regulasi pemerintah seperti fasilitas perizinan atau birokrasi masih kacau. "Itu ada biayanya. Kalau pungli dari pos ke pos sih masih terukur," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
