Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapor Merah Menteri Nuh Versi Serikat guru

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Mohammad Nuh. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mohammad Nuh. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor merah atas kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamammad Nuh. Mereka menilai sikap ngeyel pemerintah dalam memaksakan perubahan kurikulum merupakan sebuah kesalahan.

"Daripada ganti kurikulum lebih baik ganti menteri," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Desember 2012. Ia menyatakan, perubahan kurikulum bukan obat untuk menyembuhkan penyakit kronis pendidikan.

Menurut dia, pemaksaan kurikulum baru yang akan diterapkan Juli 2013 merupakan bentuk kekerasan. Saat ini justru guru yang harus dibenahi. Sejak reformasi, kualitas pendidikan Indonesia terus menurun. Bahkan, katanya, kualitas pendidikan Indonesia di bawah Vietnam.

FSGI juga merekomendasikan agar pemerintah segera menghentikan berbagai kebijakan pendidikan yang berorientasi proyek. Pendidikan, kata dia, harus berorientasi pada peningkatan kapasitas murid, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Ia mencontohkan, pada 2008 Kementerian mengeluarkan kebijakan pengadaan buku digital dengan membeli hak cipta buku Rp 125 juta untuk 15 tahun. Namun, tahun depan pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun untuk pengadaan buku baru dan dibagikan secara gratis.

Saat berkunjung ke Tempo dua hari lalu, Menteri Pendidikan Mohammad Nuh mengatakan, sebenarnya ia tak ingin mengubah kurikulum. Tapi, akan berisiko kalau pihaknya tak mengubah kurikulum, yakni hilangnya satu generasi dalam bonus demografi Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesuai dengan pertumbuhan populasi, Indonesia sejak 2010 hingga 2035 sedang mengalami bonus demografi. Tapi ternyata dari hasil evaluasi Kementerian Pendidikan, kurikulum yang ada belum mampu mempersiapkan generasi untuk tiga dasawarsa lagi.

"Kalau terlambat, taruhannya ada sekitar 20 juta anak yang hilang atau satu tahun momen pembelajaran)," ujar Nuh. Angka 20 juta diambil dari empat jenjang pendidikan yang akan menggunakan kurikulum 2013 yaitu kelas 1,4,7 dan 10.

Sehingga akan ada empat jenjang pendidikan yang kehilangan kesempatan untuk menjadi sosok yang kreatif dan siap dengan tantangan zaman. Sebab, kurikulum 2013 diharapkan bisa membuat siswa jadi sering bertanya, menggunakan nalar, bereksperimen dan mampu mengkomunikasikan pendapatnya.

"Ini momentum, kalau tidak dimanfaatkan betul akan rugi," katanya. Maka Kementerian berusaha membuat kurikulum yang bisa digunakan tak hanya dalam satu periode kekuasaan seorang menteri. "Rasa-rasa bisa 15 tahun," kata Nuh.

ARIS ANDRIANTO | SUNDARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

20 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta, 15 Juni 2016. Sebanyak 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

Penilaian ini berbeda dari pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2018-2023, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo.


Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

22 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan pun dianggapnya rancu dengan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila.


Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

22 hari lalu

Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja Gerakan Pramuka di Cibubur, Kamis, 31 Maret 2022. Istimewa
Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

Penjelasan menyusul hangatnya perbincangan mengenai Pramuka beberapa hari belakangan menyusul terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.


Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

22 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

Apa itu P5 dalam Kurikulum Merdeka?


Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

6 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoligi pada tahun 2022 sebagai pengganti kurikulum 2013.


Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

20 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak semua guru mau move on.


Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

13 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

Kurikulum Merdeka merupakan konsep pembelajaran bertujuan mendalami dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing siswa.


Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

12 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Terdapat beberapa perbedaan dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013


FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

3 Juni 2023

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, 20 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.


MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

6 April 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id
MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.