TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, menyatakan pemerintah akan segera mengeluarkan aturan baru untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.
"Aturan baru tersebut sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemungkinan awal Januari sudah bisa selesai dan dilaksanakan," kata Djoko saat ditemui di kantor BPH Migas, Kamis, 27 Desember 2012.
Djoko menjelaskan, pemerintah menargetkan untuk melarang kapal barang non-pelayaran rakyat non-perintis mengonsumsi BBM bersubsidi per 1 Januari 2013. Di saat yang sama, pemerintah juga akan melarang kendaraan dinas di Sumatera dan Kalimantan untuk mengonsumsi premium. Kendaraan dinas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, akan dilarang mengonsumsi solar bersubsidi.
Pemerintah juga menargetkan untuk melarang kendaraan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi mulai 1 Maret 2013. Ketentuan tersebut akan berlaku bagi seluruh kendaraan perkebunan di Indonesia.
Ia mengatakan, pelarangan konsumsi BBM tersebut dapat menghemat 2,2 juta kilo liter BBM bersubsidi. "Jumlah ini senilai dengan subsidi BBM sebesar Rp 10 triliun. Artinya, kami mampu menghemat anggaran negara sebesar itu," kata Djoko.
Pemerintah telah menganggarkan subsidi energi adalah Rp 272,4 triliun yang terdiri atas subsidi BBM Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik Rp 78,6 triliun. Ada pun kuota BBM yang disubsidi ditetapkan sebanyak 46 juta kilo liter.
RAFIKA AULIA
Berita Terkait:
Tambahan Kuota BBM Bisa Dikucurkan tanpa Audit BPK
Jero Wacik Lega Tambahan Kuota BBM, Disetujui
DPR Setuju Tambahan Kuota BBM Bersubsidi"
Kadin: Bagikan Saja Subsidi BBM Buat Tiap Provinsi
Dana Tambahan Kuota BBM Tunggu Audit BPK
