TEMPO.CO, Bandung - Ratusan orang dari berbagai komunitas melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 31 Desember 2012. Mereka memprotes rancangan kurikulum 2013 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengenyampingkan bahasa daerah.
Koordinator aksi, Hadi AKS, mengatakan, dalam rancangan kurikulum yang saat ini sedang dalam tahap uji publik, muatan lokal yang menjadi landasaran pengajaran bahasa daerah, termasuk bahasa Sunda, diganti dengan mata pelajaran seni budaya.
”Benteng utama sebuah etnis adalah bahasa daerah. Ketika dipersempit peluangnya untuk tumbuh, bahasa Sunda akan semakin cepat mati,” kata Hadi yang dikenal sebagai sastrawan itu.
Para pengunjuk rasa yang terdiri dari seniman, sastrawan, guru, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung tersebut secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka secara tegas menolak rancangan kurikulum 2013 jika muatan lokal dan bahasa daerah dihapus.
Protes dituangkan dalam Petisi Masyarakat Sunda. Di antaranya berisi tuntutan agar bahasa daerah tetap dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Mereka juga meminta pemerintah untuk konsisten dalam menyusun kurikulum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan negara memelihara bahasa daerah.
Tuntutan lainnya adalah meminta Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, M Wahyudin Zarkasyi, mengatakan pihaknya akan mempertahankan mata pelajaran bahasa daerah di sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. ”Masih ada wewenang daerah untuk mempertahankannya,” ujarnya.
Wahyudin menjelaskan, menyikapi rancangan kurikulum 2013 tersebut, pihaknya sudah menggelar Focus Disscusion Group dengan praktisi, akademikus, serta pemerhati bahasa daerah. Hasilnya, mereka merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Jawa Barat mengirimkan usulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap mempertahankan mata pelajaran bahasa daerah.
AHMAD FIKRI
