TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Haryadi Sukamdani, mengatakan penghentian ekspor bijih mineral demi terciptanya industri bernilai tambah akan percuma. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum mengatasi masalah utama dalam industri tambang domestik.
"Kita melihat tujuan menghentikan ekspor agar tercipta industri bernilai tambah tidak terealisasi," kata Haryadi kepada Tempo, Selasa, 1 Januari 2013.
Kadin menilai industri tambang yang bernilai tambah hanya bisa tercapai jika masalah seperti kesiapan infrastruktur listrik bisa dijamin oleh pemerintah. Sementara, saat ini pasokan listrik dalam negeri belum cukup untuk mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam industri tambang. "Kalau infrastruktur listrik tidak disiapkan, maka tahun depan akan muncul masalah yang serupa," katanya.
Selain kesiapan listrik, Haryadi juga mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan lebih dalam hal pembiayaan. Kadin mengatakan selama ini aktivitas pertambangan seperti kegiatan pengolahan dan pemurnian seringkali terbentur masalah pendanaan. Perbankan seringkali enggan memberikan pinjaman bagi pengusaha tambang.
Haryadi mengatakan, peran pemerintah justru dibutuhkan dalam hal ini. "Pemerintah melalui bank BUMN harus berani memberikan pinjaman," katanya. Jika pemerintah melalui bank BUMN bisa menjamin pengucuran pinjaman, kegiatan tambang untuk menciptakan industri bernilai tambah pun bakal terealisasi.
Kadin menyambut positif perpanjangan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) bijih mineral dari 3 bulan menjadi satu tahun. Tetapi, Kadin mengingatkan perpanjangan pemberlakuan SPE akan percuma jika masalah yang menghambat kegiatan tambang dalam negeri tidak diselesaikan. "Pemerintah harus serius mengatasi masalah infrastruktur, jangan hanya menyalahkan industri saja," kata Haryadi.
Pembatasan ekspor bijih mineral yang mulai berlaku 2014 dilakukan karena ekspor bahan mentah melonjak dalam 3 tahun terakhir. Volume ekspor naik 8 kali lipat pada akhir 2011 dibandingkan pada 2008. Pembatasan ekspor berlandaskan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Ekspor dibatasi agar di dalam negeri bisa terbentuk sebuah industri bernilai tambah.
Aturan ini melarang semua perusahaan tambang mengekspor komoditas dalam bentuk bahan baku tapi harus dalam bentuk bahan jadi atau setengah jadi. Regulasi ini juga mewajibkan pengusaha tambang mineal melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.
ANANDA TERESIA
