TEMPO.CO, Pamekasan - Telah setahun berjalan, aturan parkir berlangganan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, masih menuai protes masyarakat. Baihaqi (35), warga Jalan Cokroaminoto ini tak henti-hentinya berkeluh kesah. "Parkir berlangganan ini tidak beres, pembodohan," katanya kepada Tempo, Selasa, 8 Januari 2013.
Baihaqi memperlihatkan dua potongan karcis parkir yang didapat saat mengantar istrinya berbelanja ke pasar tradisional Kolpajung dan belanja obat-obatan di sebuah apotik di Jalan Jokotole. Untuk setiap karcis, Baihaqi harus membayar Rp 1.000. "Tidak ada gunanya," kata dia sambil menunjuk stiker kecil berhologram di sepeda motornya, bukti dia telah menggunakan jasa parkir berlangganan.
Ia menilai, sosialisasi tentang penerapan parkir berlangganan, tidak maksimal. Meski telah diterapkan sejak Januari tahun lalu, Baihaqi baru tahu kebijakan ini saat memperpanjang STNK sepeda motor, April lalu. Petugas Samsat memberitahu, ada biaya tambahan Rp 15 ribu untuk satu tahun. Setelah pembayaran selesai, para pemilik kendaraan diberi stiker kecil berhologram dan diminta ditempel di tiap kendaraan baik roda dua maupun empat.
Fatimah (21), mahasiswa Universitas Madura, punya tips agar tak sia-sia bayar parkir berlangganan. "Lihat dulu seragam si juru parkir," katanya. Fatimah sempat beberapa kali 'otot-ototan' dengan petugas parkir karena tidak mau bayar. Tapi akhirnya, ia tahu, parkir berlangganan hanya berlaku terhadap petugas parkir berseragam rompi merah. Bila juru parkir berseragam dinas perhubungan, stiker berhologram itu hilang kesaktian, alias tetap bayar. "Jukir berseragam Dishub itu, jukir khusus, jadi tetap bayar."
Masalahnya, Fatimah menambahkan, areal bebas parkir stiker berhologram terlalu sempit. Cuma di tiga jalan utama dalam kota Pamekasan, di antaranya Jalan Jokotole dan jalan kabupaten. Di luar itu, wajib bayar, termasuk di Pasar Kolpajung dan Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan. "Ini bentuk halus pemerasan, warga desa yang jarang ke kota juga dikenai wajib bayar," kata Zaini Wer-wer, Koordinator Barisan Mahasiswa Merdeka, lembaga swadaya masyarakat yang paling kritis terhadap parkir berlangganan di Pamekasan.
Ketua Komisi Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan, Hosnan Ahmadi, telah mendengar keluhan-keluhan itu. Namun, tidak berarti kebijakan parkir berlangganan harus distop. "Yang perlu dilakukan adalah terus memperbaiki sistem, termasuk pembinaan para juru parkir."
Politikus Partai Amanat Nasional ini berjanji, Dewan akan mendesak agar gaji juru parkir dinaikkan, minimal sama dengan upah minimum kota sebesar Rp 980 ribu per bulan. Gaji mereka saat ini hanya Rp 350 ribu per bulan dianggap kurang memadai. "Mungkin karena gaji rendah, mereka masih kerap menarik uang ke warga," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan, Mohammad Bahrun, meminta masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan melaporkan juru parkir yang nakal. Caranya, mencatat dan melaporkan nomor si jukir, yang tertera di rompi, kepada Dinas Perhubungan agar bisa ditindak. "Jukir itu kami kontrak, jika tiga kali ketahuan menarik uang akan dipecat," katanya.
Sebaliknya, Bahrun meminta masyarakat memahami. Selain menata kendaraan di pinggir jalan, para jukir juga bertugas menarik retribusi parkir kendaraan asal luar Pamekasan.
Soal keinginan masyarakat agar program parkir berlangganan berlaku di semua tempat, Bahrum melanjutkan, terhalang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2006 tentang Pajak dan Retribusi yang menyebutkan jenis retribusi yaitu umum dan usaha. "Pasar dan rumah sakit itu masuk retribusi usaha, jadi tidak bisa digratiskan," katanya.
Bahrun optimistis kebijakan yang sudah berjalan ini lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya. Pertama, meringankan beban karena sebelum program berlangganan, masyarakat harus mengeluarkan minimal Rp 15 ribu per bulan hanya untuk parkir. Sekarang cukup Rp 15 ribu, berlaku setahun. Kedua, mencegah kebocoran pendapatan daerah. Sebelumnya, penerimaan parkir daerah cuma Rp 83 juta per tahun, kini mencapai Rp 2,8 miliar. "Sistem ini juga sangat transparan, tidak ada kebocoran karena dari Samsat langsung masuk kas daerah," kata dia.
MUSTHOFA BISRI
