TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sekolah SMA Bopkri 1, Kota Yogyakarta, Andar Rujito, mengungkapkan kekecewaannya pada praktek pengelolaan sekolah rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Akibat sistem itu, sekolah terjebak oleh persoalan finansial dan urusan perbaikan fisik sekolah.
Kecenderungan itu dinilai kian parah dalam beberapa tahun terakhir. Banyak sekolah RSBI gemar menarik pungutan serta tak transparan dalam pengelolaan anggaran. “Apalagi ada syarat sekolah harus memakai bahasa Inggris dan gurunya bergelar S2. Ini sudah keluar dari substansi awal RSBI,” kata dia.
Menurut Andar, gagasan awal RSBI adalah menciptakan sekolah unggulan yang bisa membantu siswa bersaing di dunia internasional. Gagasan ini kian melenceng setelah banyak RSBI memberlakukan standar kualitas pendidikan berbiaya tinggi. “Banyak RSBI malah jadi lahan bisnis, makin lama memang tambah tak beres,” kata dia.
Mahkamah Konstitusi kemarin membubarkan sekolah bertaraf internasional dan rintisan sekolah bertaraf internasional. Hal ini sebagai dampak dari dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional.
Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dan Jawa Tengah, Budhi Masturi, mengakui banyaknya sekolah RSBI di DIY yang berlindung di balik label internasionalnya itu untuk menarik biaya dari wali murid.
Pada pendaftaran siswa baru pertengahan 2012 lalu, sejumlah wali murid mengeluh kepada ORI DIY-Jateng. Biaya pendaftaran sejumlah sekolah RSBI di DIY mencapai Rp 200 ribu-Rp 300 ribu, padahal semestinya gratis. Bahkan, ada uang pengadaan bangku dan kursi siswa sebesar Rp 750 ribu sebagai syarat mendaftar dengan batas waktu satu pekan.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
