Isu Teroris, Masyarakat Bima Tidak Mau Dipojokkan

Isu Teroris, Masyarakat Bima Tidak Mau Dipojokkan

Wilayah Kabupaten Bima (diberi warna merah) Nusa Tenggara Barat. wikimedia.org

TEMPO.CO, Bima - Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, membentuk Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) berkaitan dengan aksi penggerebekan oleh tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Di antara lima orang yang tewas karena dituding sebagai terduga teroris, dua di antaranya warga Kabupaten Bima. ”Kami tidak mau warga Bima dipojokkan,” kata Hadi Santoso yang ditunjuk sebagai Ketua TPFR, Kamis, 10 Januari 2013.

Pembentukan TPFR berlangsung hingga Rabu tengah malam, 9 Januari 2013. Pembentukan ini melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, seperti LBH Amanat, LDPU An Naba, JAT, HMI, KAMMI, Forlis, dan Brigade Majid.

Ketua MUI Kabupaten Bima, Abdurahim Haris, mengatakan TPFR bertugas mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tudingan seolah-olah Kabupaten Bima menjadi sarang teroris. Dengan demikian diharapkan bisa terungkap apa sesungguhnya yang terjadi dan siapa yang berperan di balik tudingan tersebut.

Setelah fakta terungkap, tugas TPFR selanjutnya adalah merehabilitasi nama Kabupaten Bima yang tercoreng oleh tudingan tersebut. Sebab, tudingan seperti itu diyakini salah. Apalagi tim Densus 88 melanggar prosedur saat melakukan penggerebekan. Bahkan, salah seorang yang tewas, Bahtiar, merupakan korban salah tembak. ”Pihak Densus 88, khususnya Kepolisian. harus menjelaskan ikhwal kematian Bahtiar,” ujar Abdurahim.

Hadi menilai kepolisian maupun Densus 88 gegabah menuduh para korban yang tewas, terutama Bahtiar terkait dengan kasus Poso. Kabupaten Bima maupun masyarakatnya tidak punya kaitan dengan aksi teroris di Poso. ”Jangan hanya karena banyak buronan berada di Bima lantas menuding orang Bima adalah teroris,” ucapnya.

Hadi menegaskan bahwa TPFR akan bekerja secara profesional dalam melakukan investigasi dan menjauhkan diri dari subyektifitas. Hadi pun meminta Pemerintah Kabupaten Bima membantu TPFR, terutama melakukan konsolidasi lintas sektoral untuk memulihkan situasi dan nama baik Bima dan masyarakatnya. "Masalah di Bima bukan soal keyakinan, tapi kemiskinan dan pendidikan," tutur Hadi.

AKHYAR M NUR





Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X