TEMPO.CO, Banyuwangi - Pengelola sekolah yang menyandang predikat rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) di Banyuwangi, Jawa Timur, kebingungan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan RSBI.
Kepala RSBI SMA Negeri 1 Giri, Mujiono, mengatakan akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut anggaran dari Kementerian Pendidikan untuk RSBI Rp 100 juta per tahun terancam dicabut. Padahal, anggaran itu menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan operasional sekolah.
Menurut Mujiono, bila anggaran itu dicabut, sekolahnya akan melakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas pendidikan. "Kami akan berhemat, misalnya tidak lagi pakai pendingin udara," katanya, Kamis, 10 Januari 2013.
Selain dari APBN, sumber pendapatan sekolah berasal dari APBD Banyuwangi dan biaya bulanan dari siswa. SMA Negeri 1 Giri menarik biaya bulanan Rp 180 ribu-Rp 200 ribu per siswa.
Sementara orang tua siswa menyambut dengan senang putusan MA yang membubarkan RSBI. Sebab, biaya sekolah di RSBI cukup mahal.
Eko Budi Setianto, seorang wali murid RSBI SMP Negeri 1 Banyuwangi, mengatakan harus membayar Rp 150 ribu per bulan untuk SPP. Masih ditambah uang buku, lembar kerja siswa, iuran pembangunan gedung, biaya materi tambahan, hingga biaya beli kalender. "Tidak bisa dihitung berapa juta keluar uang," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 10 Januari 2013.
Ungkapan serupa disampaikan Abdullah, wali murid RSBI SMK Negeri 1 Glagah. Anaknya yang menjadi siswa di sekolah tersebut harus membayar Rp 175 ribu per bulan sebagai biaya iuran sukarela. "Biaya anak SMA sama dengan biaya kuliah," ucapnya.
Di Kabupaten Banyuwangi terdapat delapan RSBI. Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari dua SD, tiga SMP, tiga SMA, dan dua SMK.
IKA NINGTYAS
