TEMPO.CO, Jakarta--Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan, sudah menyiapkan skenario terburuk buat Jakarta dalam menghadapi puncak musim hujan akhir Januari sampai awal Februari ini. "Skenario terburuknya seperti banjir Jakarta tahun 2007," ujar dia ketika dihubungi, Selasa 22 Januari 2013.
Skenario itu memperkirakan bakal ada 41.867 jiwa mengungsi akibat banjir. Sehingga, akan ada kebutuhan dapur umum 41 unit, selimut 20 ribu lembar, tikar 30 ribu buah, beras 744 ton per minggu, perahu karet 288 unit, tenda posko 32 buah, tenda pengungsi 160 buah, toilet mobile 64 unit, MCK 1800 unit, air bersih 5.320 meter kubik, kebutuhan keluarga 7.600 set, makanan bayi 2.000 paket.
Untuk menjalankan skenario tersebut, BNPB telah menyiapkan dana Rp 15,4 miliar yang diambil dari dana on-call alias dana siaga bencana. Tidak hanya itu, ada pula alokasi dari Kementerian Sosial Rp. 15,3 miliar. BNPB yang akan mengkoordinasi pemenuhan kebutuhan logistik tersebut dari berbagai kementerian, lembaga, TNI dan Polri.
Namun Sutopo mengakui masih ada kendala dalam persiapan logistik skenario tersebut. "Ada sebagian yang belum terpenuhi." Ia menyebut masih kekurangan toilet mobile, perahu karet, dan air bersih.
Apalagi mengingat tabiat warga yang dalam banjir sekarang saja masih tidak mau mengungsi. "Jadi perlu perahu karet dan tenaga lebih untuk distribusi bantuan," kata dia. Masih terkait teknis pula, menurutnya, tidak semua warga yang mengungsi mau menggunakan air minum dari tangki yang telah disediakan. "Mereka mintanya air Aqua (kemasan)."
Sutopo mengatakan selalu siap dalam pendampingan penanganan bencana di wilayah yang tertimpa. Sutopo menyebut, pemprov DKI-lah ujung tombak pelaksanaan skenario ini. "Berdasar instruksi presiden, karena ada otonomi daerah, fungsi BNPB adalah mendampingi, memperkuat."
Penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan BNPB. "Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI saja hanya 32 orang," Sutopo berujar.
Sehingga, selebihnya, gerak antarlembaga di lokasi bencana diserahkan pada pemprov. "Pusat kendalinya ada di gubernur. Pak Jokowi harus memanfaatkan kewenangannya untuk koordinasi antara pemerintah SKPD, TNI, polisi, masyrakat seperti LSM."
ATMI PERTIWI
