TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Sonny Harry Harmadi, mengatakan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) untuk mengatasi banjir rob tidak efektif.
"Banjir di Jakarta bukan hanya banjir rob saja, tapi terkait masalah berkurangnya resapan air, drainase, urunan tanah, sampah yang berlimpah, dan banyak lagi," kata dia kepada Tempo, Kamis, 24 Januari 2013.
Menurut Sonny, pembangunan tanggul laut raksasa tentu akan mengakibatkan limpahan air pindah ke daerah lain. Artinya, rencana ini perlu persiapan matang supaya kebijakan tersebut bukan berarti memindahkan masalah ke tempat lain. Apalagi dana proyek pembangunan tanggul yang diperkirakan tidak sedikit, yaitu mencapai Rp 50-100 triliun.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI ini mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebaiknya tak menyelesaikan masalah Jakarta sendirian, tetapi juga mengikutsertakan daerah-daerah di sekitar Jakarta, terutama Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebab, daerah-daerah yang bertetanggaan langsung dengan Ibu Kota ini ikut berperan mengakibatkan banjir Jakarta.
"Yang penting itu penataan ruang Jabodetabek harus diintegrasikan dahulu. Berpikir solusinya itu harus metropolitan," ujarnya. "Depok dan Bogor tidak banjir, tapi mengirim banjir akibat resapan airnya berkurang," kata dia menambahkan.
Kemarin, Gubernur Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk segera merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall). "Saya ingin segera mengeksekusi itu (pembangunan tanggul laut raksasa)," kata dia di Balai Kota, Rabu, 23 Januari 2013.
Jokowi mengatakan telah meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan UKP4 untuk membahas pembangunan tanggul raksasa itu. Dia ingin pembangunan tanggul raksasa itu agar dipercepat proses pengerjaannya. "Saya sudah minta kalkulasinya seperti apa," ujarnya.
MUNAWWAROH
