TEMPO.CO, Jakarta - Tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terjun ke Poso, Sulawesi Tengah untuk mengumpulkan bukti dan data terkait dengan dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan dan penumpasan jaringan teroris. Tim ini sudah beberapa hari berada di Poso.
Ketua Tim Penanganan Tindak Terorisme di Poso Komnas HAM, Siene Indriani, membenarkan hal tersebut. "Kami akan kumpulkan datanya, baru setelah selesai, semua akan kami ekspose," kata Siene melalui pesan singkat, Ahad, 27 Januari 2013.
Siene mengatakan banyak kasus di Poso yang sedang diinvestigasi oleh Komnas HAM. Kasus itu di antaranya mengenai salah tangkap warga Poso disertai dengan kekerasan. "Ada beberapa kasus yang masih kami dalami, nanti akan kami sampaikan kalau sudah ada hasilnya," kata dia.
Sesuai rilis Tim investigasi Komnas HAM, mereka menyimpulkan bahwa diduga kuat penanganan teroris di Poso tidak prosedural seperti penembakan mati seorang terduga teroris dan kekerasan warga korban salah tangkap. Kesimpulan sementara tim, penanganan terorisme tersebut terindikasi melanggar HAM.
Pada 3 November tahun lalu, Detasemen Khusus 88 Antiteror menembak mati seorang terduga teroris bernama Khalid Tumbingo di Desa Kayamanya, Poso Kota. Penembakan ini membuat warga berunjuk rasa. Kepolisian pun menangkapi warga dan menganiayanya.
Komnas HAM menduga insiden penembakan pegawai Kementerian Kehutanan Poso dan penangkapan warga tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena tidak ada perlawanan dari Khalid saat penangkapan.
Siene yang kembali dikonfirmasi ihwal dugaan pelanggaran HAM ini, enggan memastikannya. "Nanti saja," kata dia singkat.
Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam) Daerah Sulawesi Tengah juga memeriksa dugaan kekerasan terhadap warga tersebut. Propam sudah memeriksa 32 saksi. Sebanyak 18 orang di antaranya adalah personel polisi.
RUSMAN PARAQBUEQ
