TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ismayatun meminta pemerintah daerah terlibat aktif dalam pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Seluruh stakeholder juga diminta berperan aktif dan konsisten menerapkan pengendalian BBm subsidi.
"Pemda (pemerintah daerah) harus terlibat juga terutama yang merupakan daerah industri, jangan hanya minta kuota," kata Ismayatun kepada Tempo, Senin 28 Januari 2013.
Ia setuju dengan langkah pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah memikirkan pengendalian konsumsi BBM subsidi dengan rencana kebijakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan aturan mobil berplat ganjil-genap untuk melewati jalur-jalur protokol di hari-hari tertentu. Selain itu ada juga rencana mengendalikan BBM bersubsidi untuk angkutan umum, taksi dan kendaraan pribadi di Jakarta.
Untuk merangkul keterlibatan pemerintah daerah dalam pengendalian BBM subsidi, lanjutnya, pemerintah pusat harus memanfaatkan forum pertemuan nasional atau rapat kerja secara optimal. Kalau perlu, kata dia, dibuat deklarasi bersama soal komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga kuota BBM subsidi agar tidak jebol.
"Selama ini kan kurang ada informasi progres dari pemerintah daerah bagaimana pelaksanaan pembatasan BBM subsidi di tiap-tiap wilayah," katanya. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 46,02 juta kiloliter.
Menurut Ismayatun, pemerintah kurang konsisten menjalankan rencana pengendalian konsumsi BBM subsidi, contohnya dalam aturan konversi BBM ke bahan bakar gas. Ia melihat kesuksesan rezim kepemerintahan Jusuf Kalla yang mampu membuat masyarakat beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG. "Sekarang saya tidak tahu niat pemerintah apa karena rencana konversi ke BB tidak pernah jalan. Ini harus ada kemauan dari pemerintah," ujarnya.
Ismayatun berpendapat, pemerintah tetap harus menyiapkan infrastruktur BBG agar masyarakat mempunyai pilihan dalam mengkonsumsi bahan bakar. Dukungan dari produsen mobil juga sangat diperlukan. "Produsen mobil jangan hanya pikirkan berapa volume produksi kendaraan tapi juga harus pikirkan kontribusi. Di luar negeri ada yang menerapkan kendaraan dual fuel artinya bisa pakai BBM atau listrik dan bisa BBM atau gas," jelasnya.
ROSALINA
