TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan terdapat 18 proyek yang sedang berlangsung didanai oleh Pemerintah Jepang lewat Japan International Cooperation Agency (JICA). “Umumnya, proyek yang mendapatkan pinjaman dari Jepang adalah proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Bina Marga,” kata Djoko di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.
Ada pun rinciannya yaitu, Direktorat Jenderal Bina Marga sebanyak tiga proyek, Direktorat Jenderal Cipta Karya lima proyek, dan Direktorat Sumber Daya Air 10 proyek. Jika ditotal, seluruh proyek tersebut mendapatkan pinjaman dari JICA sebesar US$ 2,821 miliar atau setara dengan Rp 2,821 triliun.
Beberapa proyek tersebut di antaranya, yaitu, pembangunan akses jalan Tanjung Priok tahap I dan II dan proyek rekonstruksi Aceh di Direktorat Jenderal Bina Marga. Integrated Water Resources and Flood Management Project for Semarang City, Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project, Denpasar Sewerage Development Project tahap II pada Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Dan juga Decentralization Irrigation System Improvement Management Project in East Region, Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project. Serta Water Resources Existing Facilities Rehabilitation and Capacity Improvement Project di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
“Sebenarnya kami tidak berharap pembangunan infrastruktur didanai oleh pinjaman luar negeri,” kata Djoko.
Djoko menambahkan pemerintah sedang berupaya agar tidak ketergantungan dengan pinjaman luar negeri. Namun jika pinjaman luar negeri tersebut memiliki persyaratan yang tidak memberatkan dan tidak terlalu mengikat, maka pemerintah akan mengambil pinjaman tersebut demi mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dari data Kementerian Pekerjaan Umum, JICA merupakan pemberi pinjaman paling tinggi untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu sebesar 48,99 persen dari total pinjaman luar negeri di Kementerian Pekerjaan Umum. Sisanya yaitu, International Bank for Reconstruction and Development sebesar 25,08 persen, Asian Development Bank 9,07 persen, Australia 5,3 persen, Cina 3,74 persen, Korea 3,02 persen, dan Perancis sebesar 0,92 persen.
“Hingga saat ini kami belum berencana menambah pinjaman luar negeri kepada JICA.”
Ia menjelaskan pemerintah baru akan melakukan pinjaman luar negeri jika mereka merasa sangat memerlukan pinjaman tersebut. Sebisa mungkin, pemerintah membangun negeri tidak melalui utang.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Jepang, Shigeru Kikukawa mengatakan pemerintah jepang siap membantu Pemerintah Indonesia jika diperlukan. “Jepang selalu siap mendukung. Namun proyek apa dan berapa dukungannya, itu semua bergantung pada Pemerintah Indonesia,” katanya. Ia mengatakan, hingga saat ini kedua pemerintah tersebut belum berencana membuat kesepakatan utang baru.
RAFIKA AULIA
