Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto Dituding Minta Suap Rp 1 M, PDIP Jatim Ribut  

image-gnews
Peni Suparto. TEMPO/Abdi Purnomo
Peni Suparto. TEMPO/Abdi Purnomo
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur di ambang perpecahan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Peni Suparto, pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dibekukan oleh DPP. “DPD Jawa Timur telah dibekukan,” kata Peni kepada wartawan, Selasa, 29 Januari 2013.

Ketua DPD PDI Perjuangan, Sirmadji, mendapat mosi tidak percaya 31 dari 38 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur. Surat mosi dikirimkan ke DPP PDI Perjuangan. DPD Jawa Timur pun saat ini dibekukan dan pengurus dipegang oleh caretaker Tjahjo Kumolo dan Djarot Saiful Hidayat.

Mosi tidak percaya itu terkait kabar adanya pungutan sejumlah uang kepada calon kepala daerah yang ingin mendapatkan rekomendasi dari DPD. Menurut Peni, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga terlibat pemerasan tersebut.

Hasto disebutnya meminta uang Rp 1 miliar kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Jupri Adi Sentoso, untuk mendapat rekomendasi. Namun, belakangan, rekomendasi turun ke calon Bupati Tulungagung yang lain. "Ini berdasarkan pengakuan korban," katanya.

Menanggapi serangan Peni, Hasto mengatakan tak menerima uang untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut digunakan untuk pemenangan calon bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ia pun bersedia dikonfrontasi dengan Jupri atas tuduhan pemerasan itu. "Saya bisa dipecat jika melakukan korupsi," katanya.

Hasto justru menyebut Peni melanggar etika partai. Tudingan itu terkait dengan aktivitas Wali Kota Malang itu yang hadir mengenakan kaus bergambar logo Partai Demokrat saat jalan sehat, Ahad, 27 Januari 2013. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Mindo Sianipar, Peni akan dimintai klarifikasi sekaligus menentukan sikap DPP menjatuhkan sanksi kepadanya.

Menurut dia, mengenakan atribut atau simbol partai lain tak dibenarkan secara etika. Tak dibenarkan, katanya, secara pribadi, kader PDI Perjuangan bergerak untuk kepentingan pribadi. "Kalau memang ingin pindah partai, ya silakan," kata Mindo.

Peni mengaku telah hadir dalam gerak jalan sebagai Wali Kota Malang. "Tapi saya tetap kader PDI Perjuangan dan Ketua DPC PDI Perjuangan," katanya. Sebagai Wali Kota Malang, katanya, ia berkewajiban mengayomi semua golongan dan partai politik. Ia mengenakan kaus Partai Demokrat, mengakomodasi, dan melindungi semua partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

EKO WIDIANTO

Berita Terpopuler Lainnya:
Alasan BNN Masih Tahan Raffi dan Wanda

Tersandung Narkoba, Wanda Membela Diri di Facebook

Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?

Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad

Gadis Seksi di Operasi Tangkap Tangan KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

10 Januari 2024

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di lokasi HUT ke-45 PDIP di JCC,  Senayan, Jakarta, 10 Januari 2018.  TEMPO/Subekti.
HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.


Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

3 Juni 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan sambutan saat acara catatan akhir tahun 2011 dan Haul Gus Dur ke-2 di Jakarta, Kamis (29/12). ANTARA/Prasetyo Utomo
Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

PKB mendapat nomor urut 1 dalam Pemilu 2024 nanti. Partai ini mengalami polemik berkepanjangan, antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur.


Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

5 Januari 2023

Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani. Tempo/Tony Hartawan
Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

Mantan Sekretaris Majelis PPP Ahmad Yani menanggapi soal elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu yang anjlok dalam setiap survei.


Ditinggal Kader, Politikus PSI Bilang yang Antre Masuk Banyak

18 Desember 2022

Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadiri pengambilan nomor urut 17 partai politik peserta Pemilu 2024 di KPU Rabu, 14 Desember 2022. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 15, Perindo nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 17. TEMPO/Magang/Martin Yogi Pardamea
Ditinggal Kader, Politikus PSI Bilang yang Antre Masuk Banyak

Sigit menjelaskan PSI masih tetap berada di jalan perjuangan melawan korupsi dan juga politik identitas.


Kader Banyak Keluar, Kultur di PSI Disebut Sudah Tidak Sehat

18 Desember 2022

Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
Kader Banyak Keluar, Kultur di PSI Disebut Sudah Tidak Sehat

Ujang mengatakan eksodus para kader senior PSI tersebut bisa berdampak serius kepada kontestasi pemilu 2024 mendatang.


Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

26 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memberikan keterangan pers kepada wartawan didampingi Ketua DPW DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Ahad, 25 September 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


Suharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono

13 September 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.Fotografer: Sarono SantosoBiro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha PimpinanKementerian PPN/Bappenas
Suharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono

Achmad mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan antara Suharso Monoarfa dan Mardiono. Menganggap membawa spirit yang baik.


Fraksi PPP Ganti Tamliha dari Kursi Pimpinan Komisi V DPR

13 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP
Fraksi PPP Ganti Tamliha dari Kursi Pimpinan Komisi V DPR

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menegaskan pencopotan Tamliha tidak berkaitan dengan konflik di internal partainya.


PPP Bantah Dugaan Romahurmuzy Ikut Lengserkan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP

12 September 2022

Mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Muchammad Romahurmuziy bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2022. Mantan terpidana kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) pada 2018. TEMPO/Imam Sukamto
PPP Bantah Dugaan Romahurmuzy Ikut Lengserkan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP

Romy juga disebut mengulik jadwal kepulangan Suharso dari Paris agar proses pencopotannya sebagai Ketua Umum PPP berjalan tanpa kehadiran Suharso.


Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

12 September 2022

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini
Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Proses pelengseran Suharso dinilai begitu cepat.