TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial berencana memeriksa mantan hakim agung Djoko Sarwoko dalam hal vonis bebas peninjauan kembali kasus penipuan dan penggelapan reekspor 30 kontainer BlackBerry dan minuman keras milik pengusaha Jonny Abbas. Pemanggilan akan dilakukan seusai pemeriksaan saksi pelapor.
"Rencananya Februari ini kami periksa. Saksi baru satu, yaitu pelapor," kata Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, saat dihubungi Tempo, Ahad, 3 Februari 2013.
Sidang putusan bebas Jonny Abbas dipimpin oleh Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Ayyub Saleh dan Achmad Yamanie. Ayyub mengambil disenting opinion (berbeda pendapat) dalam kasus tersebut.
Komisi Yudisial menyatakan tidak hanya menelusuri dugaan suap dalam proses putusan itu, tapi juga meneliti dugaan pemalsuan dokumen. Pasalnya, salah satu novum (bukti baru) peninjauan kembali Jonny adalah putusan Pengadilan Tinggi Singapura.
Novum itu diduga janggal karena putusan Pengadilan Tinggi Singapura, yang menvonis Jonny bersalah, justru menjadi dasar putusan Mahkamah Agung untuk membebaskan bos PT Prolink Logistics Indonesia itu.
Dua majelis hakim vonis tersebut sudah tidak aktif. Djoko pensiun 21 Desember 2012 dan Achmad Yamanie diberhentikan secara tidak hormat melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim pada 11 Desember 2012.
Kasus ini bermula pada Februari 2009, ketika 30 kontainer berisi BlackBerry dan minuman keras milik perusahaan Jonny ditahan Bea Cukai Tanjung Priok karena tak punya izin impor.
Jonny kemudian menggugat penahanan kontainernya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dalih kontainernya salah alamat, seharusnya ke Singapura. Jonny menang sehingga Bea Cukai menerbitkan surat reekspor.
Tapi kemudian salah satu perusahaan pemilik kontainer, Antariksa Logistik, melaporkan Jonny dan bosnya, Nurdian Cuaca alias Pardin, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Nurdian kabur dan menjadi buron. Sedangkan Jonny harus menjalani putusan 1 tahun dan 10 bulan penjara.
Jonny diputus bebas pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tingkat kasasi, majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah sehingga Jonny mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pada musyawarah majelis hakim PK inilah diduga ada aliran dana yang digunakan untuk membebaskan Jonny.
FRANSISCO ROSARIANS
