Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Separuh Kepala Desa di Bantul Akan Jadi Caleg  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Sejumlah kepala dusun dan warga melakukan sujud syukur setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY di Sekretariat Paguyuban Dukuh Bantul, Kelurahan Timbulharjo,  Bantul, Yogyakarta, Kamis (30/8). Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Keistimewaan dalam rapat paripurna DPR-RI. TEMPO/Suryo Wibowo
Sejumlah kepala dusun dan warga melakukan sujud syukur setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY di Sekretariat Paguyuban Dukuh Bantul, Kelurahan Timbulharjo, Bantul, Yogyakarta, Kamis (30/8). Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Keistimewaan dalam rapat paripurna DPR-RI. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menjelang Pemilu 2014, diperkirakan 75 kepala desa di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meninggalkan jabatannya untuk maju sebagai calon legislatif. “Tapi yang sudah pasti, baru 20 kepala desa,” kata Ketua Paguyuban Kepala Desa Ismoyo DIY, Bibit Rustanto, di DPRD DIY, Selasa, 5 Februari 2013.

Karena itu, Bibit minta pemerintah merevisi aturan yang mengharuskan kepala desa mundur dari jabatannya jika ingin maju jadi caleg. “Seharusnya ada aturan lebih longgar. Misalnya, kades yang ikut pendaftaran calon legislator diberi keleluasaan hingga proses pemilihan. Nanti jika tak terpilih mereka bisa melanjutkan jabatan kadesnya,” kata dia. Menurut Bibit, aturan saat ini membelenggu ekspresi lurah dalam dunia politik. 

Bibit yang juga Kepala Desa Ngestiharjo Kasihan Bantul itu mengatakan, kekhawatiran lurah yang terlibat partai politik tidak akan netral dalam melayani masyarakat tak beralasan. “Sekarang semua pejabat struktural mulai dari presiden sampai bupati saja berasal dari kalangan partai politik. Mengapa di tingkatan terbawah dilarang? Ini sangat tidak beralasan dan sangat merugikan,” kata dia.

Anggota Komis A DPRD DIY Agus Murtono mengaku mendukung aturan kades mundur jika jadi caleg. “Aturan itu bagus karena dapat menjaga independensi kades. Juga mencegah munculnya konflik di tingkatan bawah,” kata Agus yang berasal dari Fraksi Golkar. Tapi, ujarnya, larangan itu juga menyebabkan banyak kades yang masih aktif meninggalkan jabatan sebelum waktunya. “Hal ini akan menghambat penyaluran berbagai bantuan.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PRIBADI WICAKSONO | ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita Terpopuler:
Dicekal Bersama Luthfi Hasan, Elda Devianne Lenyap

Harga Land Cruiser Luthfi Hasan Hampir Rp 1 Miliar

Ibas Jadi Ketua Umum? Ketua Fraksi Demokrat Diam

Skandal Besar Sepak Bola Eropa Terungkap

Anas Diganti Ibas, Kata Ruhut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

15 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

20 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

24 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

20 Januari 2024

Ilustrasi badai. Johannes P. Christo
Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.


Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

4 Januari 2024

Hujan akibatkan kanopi di Stasiun Tugu Yogyakarta roboh, Kamis, 4 Januari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.


Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

8 Desember 2023

Gunung Merapi meletus lagi, mengirim material vulkanik hingga setinggi tiga kilometer di atas puncak gunung itu, Jumat pagi 10 April 2020. Letusan itu adalah yang ketujuh sejak yang pertama Jumat pagi 27 Maret lalu. FOTO/DOK BPPTKG
Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.


Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

8 Desember 2023

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) memakaikan jaket partai kepada Ade Armando (kiri), sebagai simbol bergabung partai PSI di kantor DPP partai PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman


Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

8 Desember 2023

Masyarakat berebut gunungan Sekaten di halaman Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Kamis (28/9). Dok. Keraton Yogyakarta.
Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang hingga memiliki otonomi khusus. Berikut penjelasannya.


Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

6 Desember 2023

Kawasan Tebing Breksi, Sleman, jadi andalan destinasi wisata akhir pekan. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

Puncak kunjungan wisatawan di destinasi wisata Yogyakarta setiap tahunnya terjadi pada Juni, Juli, dan Desember.


Jurus Yogyakarta Jaga Kenyamanan Jelang Masa Kampanye

21 November 2023

Kirab budaya pemilu damai di Yogyakarta melintasi Jalan Malioboro Selasa (21/11). (Dok. Istimewa)
Jurus Yogyakarta Jaga Kenyamanan Jelang Masa Kampanye

Keamanan dan kenyamanan di Yogyakarta jadi investasi karena tanpa itu, dua sumber kehidupan yakni pariwisata dan pendidikan akan terpengaruh.