Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Minta Dana ke Birokrat Cirebon, Ano-Azis Terancam

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon -Pasangan Ano Sutrisno-Nasrudin Azis terancam dicoret dari pencalonan dalam pemilihan walikota (pilwakot) Cirebon. Terutama jika pasangan tersebut terbukti menerima bantuan dana kampanye dari PNS. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Wasikin Marzuki, Selasa 5 Februari. "Jika terbukti menerima bantuan dana kampanye dari PNS maka pasangan tersebut bisa dicoret pencalonannya," kata Wasikin di Cirebon. 

Dijelaskan Wasikin,pihaknya sudah mendapat kabar jika sudah ada pejabat yang memberikan bantuan dana kepada pasangan Ano-Azis. Namun ia sendiri belum mendapat kepastian apakah dana tersebut diberikan secara tunai atau melalui transfer. 

Karenanya pihaknya akan meminta bantuan polisi untuk menyelidiki aliran dana dari PNS ke Bapilu Partai Demokrat. 

Selanjutnya Wasikin pun menjelaskan jika nantinya pasangan Ano-Azis terbukti menerima aliran dana kampanye dari PNS, maka sesuai dengan aturan KPUD harus membatalkan pasangan tersebut dari pencalonan. "Pembatalan tersebut secara tegas diatur pada pasal 85 ayat 3 UU 32/2004," kata Wasikin. 
Dalam aturan tersebut menyebutkan jika pasangan calon dilarang menerima dana dari negara,asing, lembaga swasta asing, pemerintah, BUMN dan BUMD. 

Saat ditanyakan apakah Achmad Sofyan sudah mendatangi Panwaslu. Wasikin mengungkapkan jika Achmad Sofyan sudah dimintai klarifikasinya. "Ia mengatakan jika itu dilakukannya karena kurangnya pemahamannya terhadap UU," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diketahui Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Kota Cirebon, Achmad Sofyan, melayangkan proposal permintaan bantuan dana kampanye ke PNS. Sejumlah PNS yang dimintai yaitu setingkat lurah, camat, kepala bagian hingga kepala dinas. 

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon Nasrudin Azis mengungkapkan jika pihaknya tidak pernah memerintahkan permintaan bantuan dana kampanye ke PNS. "Semua inisiatif Achmad Sofyan sendiri," katanya. 

Karenanya jika ada konsekuensi hukum atas permintaan tersebut menurut Azis semua merupakan tanggung jawab pribadi Achmad Sofyan, bukan Partai Demokrat. 

Seperti diketahui dalam Pilwakot Cirebon 24 Februari mendatang akan diikuti oleh 5 pasangan calon. Pasangan Ano-Azis mendapatkan nomor urut 2. 

IVANSYAH 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.