TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Demokrat kini ribut menyerukan penyelamatan Partai Demokrat. Pangkalnya adalah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menyebutkan tingkat keterpilihan partai pemenang Pemilihan Umum 2009 itu tinggal 8,3 persen. Sejumlah petinggi partai pun menggaungkan sirene: Demokrat darurat.
Bagai tak mempunyai pilihan lain, dua anggota Dewan Pembina Demokrat, Jero Wacik dan Syariefuddin Hasan, meminta Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung menyelamatkan partai. “Kami semua ingin kapal ini selamat,” kata Syarief kepada Tempo, Rabu 6 Februari 2013.
Tudingan pun mengarah ke sejumlah kader yang tersangkut kasus korupsi. Jero Wacik terang-terangan menuduh salah satu biang menurunnya tingkat keterpilihan Demokrat adalah kabar keterlibatan Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi. Nama Anas memang kerap dikaitkan dengan kasus korupsi Hambalang. Menurut Jero, Anas lebih baik mundur dari jabatannya. Bahkan mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memastikan keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Jika menjadi tersangka, Anas bisa langsung diberhentikan.
Toh, kubu Anas tak rela bosnya diobok-obok. Sejumlah anggota pengurus pusat dan pengurus daerah menolak pelengseran Anas. Mereka menilai tak ada dasar hukum untuk mencopot Anas. Meski ragu akan hasil survei, Anas sendiri mengakui Demokrat perlu diselamatkan. “Harus diselamatkan, dan harus selamat,” katanya. Anas menyatakan menolak mundur.
Menurut Syarief, Yudhoyono akan bertindak setelah kembali dari luar negeri, Kamis pekan ini. “Saya mengikuti perkembangan terakhir, dan saya respons setelah saya pulang,” kata dia, menirukan ucapan Presiden. Belum terang-benderang bagaimana Yudhoyono akan menyelamatkan partainya. Tapi mungkin penyelamatan Demokrat tinggal menghitung hari.
Begini Kata AD/ART
Dipilih melalui kongres, pemberhentian Anas—jika jadi diberhentikan—harus melalui kongres luar biasa. Begini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengaturnya:
- Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai. Kongres luar biasa untuk memilih dan menetapkan ketua umum bisa digelar atas permintaan majelis tinggi partai atau permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah dan setengah jumlah anggota Dewan Pimpinan Cabang.
- Keputusan kongres luar biasa dianggap sah jika disetujui lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
- Anggota bisa diberhentikan karena mengundurkan diri atau melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- Demokrat juga memiliki Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pengurus partai.
Skenario
1. Kongres luar biasa, SBY pimpin partai.
Kader Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul, menilai kongres luar biasa bisa digelar atas rekomendasi majelis tinggi yang diketuai SBY. Syarief Hasan pun meminta SBY kembali memimpin partai. “Kepemimpinan beliau sangat dibutuhkan," katanya. Tapi Ketua Demokrat Gede Pasek Suardika menilai kongres luar biasa tak perlu. “Masak cuma karena survei kita KLB?” katanya.
2. Kongres luar biasa, SBY ajukan ketua umum baru.
Sama seperti kongres luar biasa yang diajukan Ruhut. SBY bisa saja mengajukan calon lain sebagai pengganti Anas, baik sementara maupun tetap. Usul kongres luar biasa juga bisa diajukan oleh pengurus daerah. Tapi sebagian daerah menolak kongres ini.
3. Menunggu KPK.
Syarief Hasan meminta KPK segera memutuskan status Anas. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa, yang dekat dengan Anas, pun mengatakan kader yang jadi tersangka bisa langsung diberhentikan. “Itu otomatis.”
Tapi juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penetapan status tersangka harus dilakukan berdasarkan alat bukti. “Tak ada istilah dipercepat atau diperlambat. Kami mengimbau agar KPK tak ditarik ke urusan partai.”
4. Anas mundur secara suka rela.
Desakan ini sudah lama disuarakan Ruhut Sitompul. Jero Wacik juga menilai mundurnya Anas merupakan pilihan tepat untuk menyelamatkan Demokrat. “Saya pikir itu tindakan yang baik,” kata Jero. Tapi Anas ngotot tak mau mundur. “Ketika angka survei turun, rasionalitas politik akan mengatakan mari seluruh kader solid, kompak, dan bekerja makin keras. Itulah yang sedang saya kerjakan dengan teman-teman,” katanya.
5. Membiarkan Anas.
Pendiri Demokrat, Ahmad Mubarok, yakin SBY tak akan meminta Anas mundur sebelum ada penetapan tersangka. Mubarok menilai desakan agar Anas mundur hanya kepanikan sesaat setelah membaca hasil survei. “Karena panik, mereka ngomongnya tak terkendali.” Dan Syarief Hasan pun mengatakan Anas sudah berulang kali menjelaskan tak terlibat kasus Hambalang kepada SBY. “Presiden percaya itu,” ujarnya.
PRIHANDOKO | ANANDA BADUDU | AYU CIPTA | RINI KUSTIANI | MUHAMAD RIZKI | ANANDA TERESIA | PRAM
Berita Terkini:
Maharani Suciono Minta Maaf, Ungkap Duit Rp 10 Juta
Luthi Hasan Akhirnya Mengaku Kenal Ahmad Fathanah
Gontor Pastikan Ahmad Fathanah Bukan Alumni
Ini Alasan Pilkada Sulawesi Selatan Digugat
