TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan alokasi gas untuk kebutuhan unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) di dalam negeri mulai 2013 sampai 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan telah melakukan negosiasi dengan para investor untuk meningkatkan pasokan gas di dalam negeri.
"Alokasi gas domestik ini alot karena jawaban investor biasanya kontrak sudah begini. Tapi saya bilang kontrak masih bisa diubah, yang tidak boleh diubah hanya kitab suci," kata Menteri Wacik dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Rabu, 6 Februari 2013.
Beberapa sumber alokasi gas ini adalah LNG Tangguh, Papua, Blok Muara Bakau yang dioperasikan ENI, dan Indonesia Deepwater Development yang dioperasikan Chevron. Pasokan dari LNG Tangguh mulai diberikan sejak 2012 yaitu pengalihan alokasi ekspor ke Sempra, Amerika Serikat sebanyak 20 kargo. "Ini yang semula 100 persen diekspor, pada 2012 untuk pertama kalinya diberikan untuk domestik," kata Wacik.
Sementara itu Train 3 LNG Tangguh yang akan mulai berproduksi pada 2018 sebanyak 40 persen akan dialokasikan untuk dalam negeri. Sementara produksi gas dari Lapangan Jangkrik dan North East Jangkrik di Blok Muara Bakau akan memasok kebutuhan dalam negeri mulai 2016.
"Dari ENI Jangkrik untuk dalam negeri 14 kargo pada 2016, untuk 2017 sampai 2022 sebanyak 18 kargo, kemudian turun pada 2023 menjadi 7 kargo dan pada 2024 sampai 2025 turun lagi menjadi 4 kargo," kata Jero.
Sementara dari proyek IDD di Selat Makassar akan memasok 50 kargo LNG pada 2017 hingga 2019. Namun pasokan akan turun menjadi 30 kargo pada 2020 sampai 2021, kemudian turun lagi menjadi 16 kargo pada 2022 dan turun lagi menjadi 10 kargo pada 2023.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Edy Hermantoro menjelaskan pasokan gas ini akan dialokasikan untuk FSRU Jawa Barat, FSRU Jawa Tengah, FSRU Lampung, FSRU Banten dan terminal penerima LNG dan regasifikasi Arun, Aceh. Edy mengatkan FSRU Jawa Barat akan mendapat 27 kargo mulai 2013.
"Nusantara Regas (pemilik FSRU Jawa Barat) mendapat 27 kargo pada 2013 sampai 2027. Sekarang ini dari Bontang, selanjutnya dari Tangguh," kata Edy ketika ditemui di tempat yang sama.
Sementara itu FSRU Jawa Tengah, FSRU Banten dan terminal penerima LNG dan regasifikasi Arun mulai mendapat alokasi gas di 2015. Edy menjelaskan untuk Arun pada tahap awal akan mendapat pasokan 8 kargo, kemudian pada 2016 meningkat menjadi 16 kargo hingga 2025.
FSRU Jawa Tengah pada 2015 mendapat alokasi 6 kargo, pada 2016 hingga 2018 meningkat menjadi 16 kargo. Pada 2019 hingga 2022 akan mendapat 33 kargo, kemudian turun menjadi 16 kargo pada 2023 dan turun lagi menjadi 8 kargo pada 2024 dan 2025.
FSRU Jawa Tengah mulai 2015 pertama kali mendapatkan 6 kargo, kemudian tiga tahun berikutanya 16 kargo (2016-2018). Pada 2019 mendapatkan 22 kargo sampai 4 tahun, 2023 sebanyak 16 kargo, 2024-2025 sebanyak 8 kargo. FSRU Banten mulai mendapat gas sebanyak 6 kargo pada 2015, kemudian bertambah menjadi 16 kargo pada 2016 sampai 2022, dan pada 2023 mendapat 8 kargo.
Jero Wacik mengatakan pada 2012 sebanyak 42 persen gas yang masuk ke dalam negeri dipergunakan oleh industri. Sementara itu PLN mendapat alokasi 21 persen, disusul Perusahaan Gas Negara untuk kebutuhan industri dan rumah tangga 20 persen dan penggunaan untuk produksi migas sebanyak 14 persen.
"Untuk tahun ini kurang lebih sama, karena perubahan porsi ini tidak bisa cepat. Saya sebenaranya mau mendorong peningkatan penggunaan untuk PLN karena ini bisa mengurangi penggunaan BBM sehingga ujungnya mengurangi subsidi listrik," kata Jero.
BERNADETTE CHRISTINA
