TEMPO.CO, Kabul - Biaya suap warga sipil kepada pejabat publik Afganistan pada 2012 meningkat 40 persen dari tahun sebelumnya. Laporan ini merupakan hasil survei yang dilakukan Badan Dunia untuk Narkotika dan Kejahatan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Afganistan. "Jumlah total biaya suap mencapai US$3,9 miliar (Rp 37,8 triliun)," kata Jean-Luc Lemahieu, utusan Badan Dunia untuk Afganistan, Kamis 7 Februari 2013.
Berdasarkan survei terhadap 6.700 warga dewasa di seluruh penjuru Afganistan, sekitar separuhnya harus membayar suap sedikitnya satu pejabat publik dalam setiap sektor. Jumlah ini, ujar Lemahieu, dua kali pendapatan pemerintah yang digunakan untuk menyediakan layanan publik.
Korupsi menjadi salah satu masalah utama pemerintahan Presiden Hamid Karzai. Namun KPK Afganistan berjanji segera memberantas masalah tersebut."Laporan ini akan menjadi dasar bagi kami untuk menentukan wilayah prioritas," tutur Mohammad Rafi Amini, kepala bidang perencanaan dan kebijakan KPK Afganistan.
AP | SITA PA