Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Demokrat Akan Buka Laporan Keuangan  

image-gnews
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Jero Wacik (kanan), W Marzuki Ali , dan TB Silalahi (kiri) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat , (10/2).  ANTARA/Prasetyo Utomo
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Jero Wacik (kanan), W Marzuki Ali , dan TB Silalahi (kiri) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat , (10/2). ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat akan membuka laporan pengelolaan keuangan partai dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat, Senin,11 Februari 2013. Pada sidang sebelumnya, Partai Demokrat yang diwakili oleh salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Hinca Panjaitan, menyanggupi penyampaian laporan keuangan hari ini, Senin, 11 Februari 2013.

Gugatan mengenai transparansi laporan keuangan ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch ke Komisi Informasi Pusat. "Rencana sidang pada pukul satu siang nanti," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan saat dihubungi Tempo, Senin, 11 Februari 2013.

Indonesia Corruption Watch meminta agar seluruh partai politik di Parlemen menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Laporan keuangan yang diminta ini tidak hanya yang sumber dananya berasal dari anggaran negara tetapi juga non APBN. Dasar argumentasi ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika hingga hari ini Partai Demokrat tidak menyediakan laporan pengelolaan keuangan, Abdullah meminta hakim memutuskan agar laporan tersebut harus terbuka untuk publik. Jika tetap ingkar, dia meminta ada upaya paksa terhadap partai politik. "Biar pengadilan memutuskan untuk mengeksekusi," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY Sebut Perseteruan dengan Moeldoko di Demokrat Sudah Lewat

31 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Meteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono salaman sebelum rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
AHY Sebut Perseteruan dengan Moeldoko di Demokrat Sudah Lewat

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut tidak ingin membesar-besarkan perseteruannya dengan Moeldoko yang ia anggap sudah lewat.


Ini Alasan AHY Duga Moeldoko Ingin Jegal Pencapresan Anies Baswedan

4 April 2023

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ini Alasan AHY Duga Moeldoko Ingin Jegal Pencapresan Anies Baswedan

AHY mengungkapkan alasan dugaan Moeldoko ingin menghalangi pencapresan Anies Baswedan dengan mengambil alih Partai Demokrat


AHY hingga Moeldoko Angkat Bicara Soal Klaim Bukti Baru di PK Kasus Kudeta Partai Demokrat

4 April 2023

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melancarkan serangan ke KSP Moeldoko.
AHY hingga Moeldoko Angkat Bicara Soal Klaim Bukti Baru di PK Kasus Kudeta Partai Demokrat

AHY, Kuasa Hukum Partai Demokrat, hingga Moeldoko memberikan tanggapannya terkait klaim bukti baru di peninjauan kembali kasus kudeta Partai Demokrat.


Moeldoko Ajukan PK Kasus KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Moeldoko Lagi, Lagi-lagi Moeldoko

4 April 2023

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan, Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Moeldoko Ajukan PK Kasus KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Moeldoko Lagi, Lagi-lagi Moeldoko

KSP Moeldoko mengajukan PK selang sehari setelah Partai Demokrat usung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ini kata AHY dan Andi Mallarangeng.


Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Cerai Berai

3 Oktober 2021

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Cerai Berai

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Herzaky Mahendra Putra, menyebut kubu Moeldoko sudah cerai berai.


Donal Fariz Sebut Konflik Demokrat Menarik Karena Libatkan Orang Luar Partai

13 Maret 2021

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat
Donal Fariz Sebut Konflik Demokrat Menarik Karena Libatkan Orang Luar Partai

Donal Fariz, mengatakan polemik Demokrat tak menarik jika hanya melibatkan internal partai politik.


Kubu KLB Tuding Ada Setoran Wajib DPC ke DPP, Kubu AHY: Jangan Mengada-Ada

10 Maret 2021

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait penolakan KLB di Deli Serdang usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia, di Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Kubu KLB Tuding Ada Setoran Wajib DPC ke DPP, Kubu AHY: Jangan Mengada-Ada

Herzaky Mahendra Putra membantah keras tudingan dari Kubu KLB bahwa ada setoran wajib dari daerah untuk kepengurusan AHY


Kata Marzuki Alie KLB Demokrat Kembalikan Marwah Partai

9 Maret 2021

Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan korupsi e-KTP, di Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Kata Marzuki Alie KLB Demokrat Kembalikan Marwah Partai

Marzuki Alie menjelaskan perubahan di tubuh Demokrat terjadi sejak Kongres 2015. Ada perubahan AD/ART.


Moeldoko Disarankan Belajar dari Megawati Mendirikan Partai Baru

8 Maret 2021

Ketua HKTI Moeldoko berjalan menembus hutan untuk memanen kopi Gunung Puntang, di Desa Cempaka Mulya, Cimaung, Kabupaten Bandung, 29 Mei 2018. Dalam kunjungan kerjanya, Moeldoko tertarik dengan potensi kopi Puntang yang menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. TEMPO/Prima Mulia
Moeldoko Disarankan Belajar dari Megawati Mendirikan Partai Baru

Anwar Abbas menyarankan Moeldoko, belajar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membentuk partai baru.


Siap Maafkan Moeldoko, AHY: Beliau Mantan Panglima, Saya Tetap Hormat

8 Maret 2021

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat
Siap Maafkan Moeldoko, AHY: Beliau Mantan Panglima, Saya Tetap Hormat

AHY mengaku secara pribadi tidak ada masalah dengan Moeldoko.