Tilang Elektronik, Ahok: Tak Ada Lagi Prit Gocap

Tilang Elektronik, Ahok: Tak Ada Lagi Prit Gocap

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemberlakuan tilang elektronik diupayakan berjalan tahun ini. Pemerintah DKI Jakarta, kata dia, sedang mengkaji teknologi terbaru yang mudah dioperasikan untuk wilayah Jakarta.

"Di dunia ini ada dua sepertinya yang memiliki teknologi tilang elektronik, Norwegia salah satunya," kata Basuki Tjahaja Purnama di kantornya, Senin, 11 Februari 2013. Ia menjelaskan teknologi yang diinginkan seperti kamera yang bisa memantau setiap gerakan kendaraan di jalan raya. Termasuk adanya pelanggaran lalu lintas.

Tak hanya itu, dibutuhkan teknologi pendukung lain untuk melayani tilang elektronik bagi setiap pemilik kendaraan yang melanggar. "Jadi tak ada lagi prit jigo prit gocap, tilang bisa langsung dipotong dari rekening tabungan pemilik kendaraan," jelas dia.

Dalam penerapannya nanti, menurut Ahok -sapaan Basuki, akan melibatkan semua pihak, diantaranya, kepolisian, dinas, dan bank. Namun yang paling utama dilakukan adalah mendata seluruh kendaraan di Jakarta sesuai dengan nama pemilik. "Untuk menarik minat bisa saja gubernur terbitkan pengecualian, diskon 50 persen mereka yang balik nama kendaraan," kata dia.

Jika semua kendaraan berdasarkan surat nomor kendaraan (STNK) sesuai dengan pemilik, menurut Ahok, akan semakin mudah mendeteksi serta memberlakukan tilang elektronik.
Pengadaan perangkat elektroniknya, Ahok mengungkapkan akan dilelang dengan sistem Built Transfer Operation (BTO). Artinya, perusahaan pemenang tender membangun perangkat dan seluruh operasi dikerjakan pemerintah. "Kami tinggal cicil untuk melunasi," kata dia.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Chrysnanda menyatakan siap dengan tilang elektronik seperti yang dicanangkan pemerintah daerah. Polisi, kata dia, juga sudah mulai melakukan pendataan kendaraan. "Kami sudah mulai menyusun, tapi untuk menerapkannya perlu kerjasama semua pihak terkait," kata dia.

FIRMAN HIDAYAT

Berita terpopuler lainnya:
Jejak Anis Matta di Tas Ahmad Fathanah

Status Hukum Anas Urbaningrum Masih Menggantung

Segi Empat Dalam Pusaran Kasus Suap Impor Daging

Obrolan Annisa Mahasiswa UI Sebelum Meninggal

Ratusan Pegawai Pajak Bisa Akses SPT Pajak SBY

Alasan Jokowi Satukan Pengelolaan Angkot

Korupsi Al Quran:Siapa Si Raja, Panglima, Prajurit

Soeharto Pernah Bikin Panas Hubungan Tifatul-Anis

Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
1
1
pak ahok di carikan juga solusinya orang yang menolak karna memang tak merasa melanggar aturan atau pelanggaran yang di lakukan karna terbatasnya rambu-rambu jalan karna umumnya polisi menilang karna sengaja mencari kesalahan pengendara bukan karna penegakan hukum atau ergency nya pada pemakai kendaraan tapi lebih pd polisinya sengaja cari duit dan tilangan (sulit mencari pengayom yg bijaksana dan menaungi) ditengah budaya materialistik.....!!!!!!
Wajib Baca!
X