TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menyatakan hingga saat ini pemerintah tidak mempunyai rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia yakin pembatasan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan PT Pertamina (Persero) mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi.
"Belum memikirkan soal kenaikan harga. Kami konsisten tetap menjaga pengendalian. Tahun ini harus sudah ada IT. Dengan itu saya yakin pengendalian bisa berkurang di atas Rp 15 triliun dan dapat mengurangi kebocoaran," kata Hatta di kantor Kementerian Perekonomian Ekonomi, Selasa 12 Februrari 2013.
Hatta menyatakan pemerintah lebih berkonsentrasi untuk berupaya mengendalikan konsumsi, penghematan, dan konversi. Meskipun tahun lalu konversi BBM ke gas tidak membuahkan hasil, Hatta tetap optimistis hal itu bisa dilakukan. "Bukan berarti berhenti, kan. (Konversi) kemarin masalahnya di infrastruktur," katanya.
Pada 2012, Kementerian Keuangan menunda pencairan anggaran konversi bahan bakar minyak ke gas. Anggaran tidak bisa dicairkan karena program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu dinilai tidak jelas. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk konversi.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dalam pagu anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2012, Kementerian Energi mendapatkan anggaran untuk konversi sebesar Rp 964,3 miliar yang terdiri dari 14 ribu unit konverter kit LNG dan pembangunan infrastruktur CNG.
Dana itu kemudian bertambah pada APBN Perubahan 2012 menjadi Rp 2,1 triliun. Anggaran itu dialokasikan sebesar Rp 1,8 triliun untuk infrastruktur CNG dan Rp 200 miliar untuk pengadaan converter kit. Dalam program itu, Pertamina diberikan tugas untuk penyediaan dan pendistribusian bahan bakar berupa CNG. Namun, anggaran tersebut tidak terserap karena tidak adanya kesiapan.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, menyatakan pembatasan paling realistis pada tahun ini hanya mengefektifkan Peraturan Menteri 1 tahun 2013, yaitu berupa pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas. "Direncanakan bisa mengurangi 1,3 juta kilo liter," katanya.
Susilo tidak mau menjawab secara tegas terkait kemungkinan jebolnya kuota BBM karena harga minyak dunia yang cenderung naik. Menurut dia, saat ini kebutuhan konsumsi BBM terus meningkat seiring denngan meningkatnya jumlah kendaraan. "Kalau ICP naik, berarti subsidi juga naik, itu konsekuensi logisnya," katanya.
Terkait dengan pembatasan penggunaan BBM untuk kendaraan pribadi, Susilo menyatakan pemerintah belum memutuskan kebijakan tersebut. Menurut dia, saat ini prioritas pembatasan hanya untuk kendaraan dinas. "Opsinya memang ada, misalnya seluruh kendaraan pribadi tidak boleh pakai BBM subsidi, nah itu bisa hemat kira-kira 14-15 juta kiloliter," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Baca juga:
Hilang Jejaklah si Harrier Hitam Itu
Ini Daftar Pemegang 'Sprindik' Anas di KPK
Anas Bakal Tersandung Mobil Harrier?
Ini Jejak Anas di Hambalang
