TEMPO.CO, Surabaya - Partai politik diminta tidak hanya membangun citra, tapi juga membangun program kerja. Menurut Direktur Center for Election and Political Party Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso, politik pencitraan di negeri ini sangat luar biasa karena pengaruh sistem politiknya.
"Sistem politik kita ini persaingan kandidat, bukan partai politik," kata Reni dalam Diskusi Dinamika Politik Jelang 2014 dan Politik Identitas di Ruang Adi Sukadana FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Kamis, 14 Februari 2013.
Karena hanya politik pencitraan, wajar jika kemudian para kandidat sibuk menyewa konsultan. Sebab, tidak ada yang bisa "dijual" selain citra. Pengalaman 2004 lalu misalnya. Kandidat presiden tidak mempunyai konsep untuk "dijual". Mereka lebih memilih isu-isu nasional yang umum, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal isu-isu lokal seharusnya bisa menjadi bahan untuk dijual para kandidat.
Reni juga mengatakan, partai politik lemah untuk berbicara program atau platform kerja. "Kalau ditanya, mereka punya blueprint (program), tapi secara kualitas masih dipertanyakan," ujarnya. Sekolah gratis atau jaminan kesehatan hanya sebatas retorika yang diucapkan.
Lemahnya peran partai politik juga terjadi di Jawa Timur. Direktur CEPP Universitas Airlangga Surabaya, Kris Nugroho, mengatakan, partai politik justru kalah dengan peran ketokohan. Kris mencontohkan peran tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di daerah yang masih sangat kuat. "Dinamika politik Jawa Timur itu masih bergantung pada peran ketokohan," katanya.
Terkait dengan pilkada gubernur, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur akan merekrut ulang panitia pemilihan kecamatan di seluruh kabupaten dan kota yang akan bertugas dalam pemilihan Agustus mendatang. Namun rencana ini diprotes panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Pamekasan.
"Rekrut ulang itu tidak efesien waktu dan boros anggaran," kata Ketua PPK Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Syukron, Kamis, 14 Februari 2013. Dia mengaku tidak tahu kenapa KPU Jatim ingin merekrut ulang seluruh petugas PPK di wilayah Jawa Timur. Menurut Syukron, komisi pemilihan sebaiknya memperpanjang masa tugas PPK yang sudah ada saat ini, seperti pada Pilkada Pamekasan tahun 2008, tugas PPK diperpanjang sampai pemilihan Gubernur Jawa Timur dan pemilihan umum tahun 2009. "Jika merekrut orang baru, proses pembinaannya akan lebih sulit," ujarnya.
Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto mengatakan, rekrutmen ulang petugas PPK ini hanya digelar di kabupaten dan kota yang telah menyelenggarakan pilkada. Sedangkan untuk daerah yang waktu pilkadanya berdekatan dengan pilgub Jatim tidak akan direkrut ulang. "Rekrut ulang ini karena memang masa tugasnya habis, itu saja," katanya.
AGITA SUKMA LISTYANTI | MUSTHOFA BISRI
Berita Terpopuler Lainnya:
Demokrat Daerah Mulai Tinggalkan Anas
Ini Dialog Terakhir Annisa Azwar dan Sopir Angkot
SBY Komentari Pembocor 'Sprindik' Anas
Cabut Paraf, Pandu Terancam Sidang Etik
Kata Farhat Abbas Soal Anas Urbaningrum
