indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Lagi, Aher Digoyang Dugaan Korupsi BJB

Lagi, Aher Digoyang Dugaan Korupsi BJB

Bank bjb. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Bandung - Budget Advocacy Group (BAG) kembali mengadukan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 18 Februari 2013. Kali ini mereka mengadukan dugaan korupsi lewat pembobolan kredit Bank Jabar Banten ke Koperasi Bina Usaha Sukabumi senilai Rp 38 miliar dan PT Alpindo Mitra Baja Rp 123 miliar.

Ketua BAG Dedi Haryadi mengatakan, laporan pengantar ke komisi antirasuah sudah dilayangkan lewat surat elektronik pagi tadi. "Baru hari Rabu atau Kamis (21 Februari) saya datang langsung ke KPK sambil bawa berkas-berkas buktinya," ujar dia saat jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Senin, 18 Februari 2013.

Barang bukti tersebut, antara lain, dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Bank Indonesia tahun 2012, Risalah Rapat Direksi Bank Jabar Banten (BJB) November 2012, testimoni pejabat Bank Jabar Banten, serta testimoni ahli. Berkas-berkas bukti itu menunjukkan bahwa pencairan kredit ke Koperasi Bina Usaha maupun PT Alpindo menyalahi prosedur.

"Diduga kredit cair karena adanya "pengaruh" pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat yang juga Komisaris BJB. Andil saham Provinsi Jawa Barat di bank ini 38 persen," kata Dedi.

Merujuk dokumen Bank Indonesia, kata dia, penyimpangan prosedur normatif penyaluran kredit tersebut, antara lain, tidak dipenuhinya persyaratan pokok administrasi permohonan kredit.

Kedua, bank tidak melakukan verifikasi atas validasi data Koperasi Bina Usaha dalam analisis kredit. Ketiga, penarikan dana hasil pencairan kredit melalui rekening end user bank tidak dilakukan secara langsung oleh end user di kantor bank. "Diduga pencairan ke koperasi, misalnya, dilakukan oleh staf BJB sendiri yang berinisial J," ucap Dedi.

Selain itu, Dedi melanjutkan, pencairan kredit ke koperasi dilakukan di luar jam operasional dan tanpa surat kuasa. Koperasi sebagai pihak pengguna bahkan mengaku tidak menerima dana sesuai jumlah dalam daftar pinjaman. Khusus untuk penyaluran kredit ke PT Alpindo, juga tanpa analisis kredit yang memadai.

"Hanya saya belum tahu apakah dana Rp 123 miliar itu sudah dicairkan atau belum oleh PT Alpindo. Cuma penyaluran kreditnya sudah disetujui. Dari total pengajuan kredit Rp 330 miliar, disetujui Rp 123 miliar," kata dia.

Di luar pembobolan kredit bank, Dedi juga menduga telah terjadi penggelembungan biaya pembangunan Gedung T-Tower Kantor Pusat BJB di Jalan Gatot Subroto Kav-93, Jakarta.

Direksi baru BJB sepakat menaikkan anggaran pembangunan menara itu dari Rp 200 miliar pada 2011 menjadi Rp 550 miliar pada 2012. Uang muka pembangunan bahkan telah diberikan kepada perusahaan sekitar 40 persen atau Rp 220 miliar pada Desember 2012. Padahal pembangunan belum berjalan. "Data dugaan mark-up ini saya dapat dari testimoni salah satu pejabat teras BJB," kata Dedi tanpa mau menyebut nama pejabat bersangkutan.

Bos Budget Advocacy Group itu berharap, komisi antikorupsi kelak menindaklanjuti laporan dia dengan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh tentang kemungkinan adanya jual-beli pengaruh di BJB berupa andil Gubernur Ahmad Heryawan dalam dugaan kasus-kasus itu.

Sebelumnya diberitakan, istri Ahmad Heryawan, Netty Prasetyani, menjamin suaminya adalah pemimpin antikorupsi. Jika Aher--sapaan Ahmad Heryawan--melakukan korupsi, kata Netty, dirinya akan menyiapkan peti mati. Komitmen ini untuk menegaskan bahwa tak ada penyimpangan melawan hukum atau korupsi yang dilakukan Aher.

ERICK P. HARDI

Berita terpopuler lainnya:
Bikin Kisruh, Megawati Pecat Peni Suparto
Ini Bukti Anas Tidak Mencicil Toyota Harrier

Ahok Nilai Jokowi Kurang Galak

Ahok Ajarkan Dobrak Pintu Rusun Marunda

Anas, Harrier dan Perhitungan Penguasa Langit

Anas : Pidato SBY Sudah Jelas Top

Ahok: Calo Rusun Marunda Bakal Dipidana

Komentar (7)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
1
0
Wadoooh...!!! Pak Deddy Mizwar kena Jebakan BATMAN neh...!!! ups....!!! Kalau Kalau Pak Deddy Mizwar mengundurkan diri....gimana ya....?!?!? Runyam dueh, kan beliau Belum tahu Birokrasi Pemerintahan, bila AHER terpidana....!!! Galau + Panik ...!!! :v :v :v
1
1
Tanggapan BJB dari detik.com dan koran jakarta. Mana dari tempo???? Jangan sebar fitnah. Saya warga Jawa Barat marah Bank kebanggaan kami di acak-acak.
0
0
Bandung - Bank Jabar Banten (BJB) membantah melakukan penyaluran kredit fiktif pada Koperasi Bina Usaha (KBU) yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Pihak BJB menyebut pemberian kredit terhadap koperasi tersebut memberikan keuntungan bagi pihak bank, berupa pendapatan bunga. Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB Sofi Suryasnia mengungkapkan KBU yang berkedudukan di Sukabumi ini memiliki track record yang baik dan masuk dalam 100 koperasi umum terbesar. Selain itu, KBU juga pernah mendapat penghargaan sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) terbaik No 2 di Indonesia. Diakui Sofi, Bank BJB memberikan kredit kepada koperasi tersebut senilai Rp 38,7 miliar. Menurut Sofi sebagaimana kredit pada umumnya, kredit pada koperasi ini juga memberikan keuntungan bagi Bank BJB berupa pendapatan bunga. "Saat ini kolektibilitasnnya lancar dengan outstanding saat ini sebesar Rp 34,8 miliar," terangnya dalam jumpa pers yang digelar di salah satu restoran di Jalan Sumatera, Bandung, Selasa (26/2/2013). Soal pencairan kredit kepada KBU, Sofi menyebut kredit tersebut disalurkan secara eksekuting, sehingga bank penyalur kredit bisa memutuskan sendiri usulan kredit atau pembiayaan yang diajukan koperasi. "Selain Bank BJB, ada lima bank lain (berdasarkan BI checking-red) dan satu lembaga pembiayaan yang juga memberikan kredit kepada Koperasi Bina Usaha. Sampai saat ini, pembayaran kewajiban dipenuhi dengan baik sehingga kolektibilitasnya lancar," terang Sofi. Di tempat yang sama, Kepala Divisi Mikro Beny Riswandi Bank BJB memaparkan, KBU membubuhkan sisa hasil usaha (SHU) berturut-turut dari tahun 2009 hingga 2011 di antara Rp 814 juta di tahun 2009, Ro 942 juta di tahun 2010 dan dan Rp 6,6 miliar di tahun 2011. Selain itu, lanjut rasio keuangan koperasi ini juga menunjukan kinerja yang baik, yakni CAR (Capital Adequacy Ratio) sebanyak 5,76 kali, ROA (Return on Assets) 8,46 persen, ROE (Return on Equity) 13,52 persen. "Koperasi ini melakukan pembiayaan kepada pasar yang cukup jelas, kepada anggotanya terutama," ungkapnya. Selain itu, menurut Beny, Bank BJB juga tidak hanya mengucurkan dana kepada KBU saja, melainkan juga kepada koperasi lain yang ada di Jawa Barat. "Tapi KBU ini memiliki potensi yang baik, jadi kucuran dananya juga cukup besar. Koperasi lain rata-rata nilai pinjamannya kurang lebih bisa sampai Rp 15 sampai Rp 25 juta," jelasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan kredit fiktif yang disalurkan Bank BJB. Laporan itu sudah masuk ke bagian pengaduan KPK. Diduga laporan yang masuk ke KPK itu terkait penyaluran kredit pada 2010 yang melibatkan Koperasi Bina Usaha. Nilainya mencapai miliaran rupiah.
0
0
BANDUNG-PT Bank Jabar Banten Tbk (BJB) membantah adanya dugaan kredit fiktif ke Koperasi Bina Usaha (KBU) Kabupaten Sukabumi seperti dilaporkan oleh LSM Budget Advocacy Group (BAG) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Bagaimana ada kredit fiktif, koperasinya jelas ada kok, silahkan saja cek ke lokasi untuk membuktikan keberadaan koperasi itu," tegas Kepala Divisi Mikro Bank BJB, Beni Irawan kepada wartawan, Selasa (26/2). Sebelumnya Ketua BAG Dedi Haryadi melaporkan adanya dugaan penyaluran kredit fiktif BJB ke Koperasi Bina Usaha yang berlokasi di Sukabumi senilai 38 miliar rupiah. Dedi melaporkan kasus ini ke KPK berdasarkan data dokumen laporan monitoring dan evaluasi Bank Indonesia Tahun 2012, Risalah Rapat Direksi Bank Jabar Banten (BJB) November 2012, testimoni pejabat Bank Jabar Banten serta testimoni ahli. Menurutnya berkas-berkas bukti itu menunjukkan jika pencairan kredit ke Koperasi Bina Usaha menyimpang dari prosedur. Diduga kuat kredit cair karena adanya tekanan Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat yang juga Komisaris BJB sebagai pemegang saham 38 persen. Selain itu kepada KBU, Menurut Dedi, Bank BJB juga menyalurkan kredit ke PT Alpindo tanpa melalui analisis yang memadai. Namun ia menyatakan belum mengetahui jika dana kredit senilai 123 miliar sudah dicairkan atau dibatalkan. Dedi mensinyalir pencairan dana-dana itu terkait erat dengan dana kampanye salah satu kandidat incumbent. Sementara itu Kepala Divisi Corsec Bank BJB Sofi Suryasnia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pencairan kredit ke PT Alfindo karena menurutnya kredit tersebut dibatalkan. "Kalau untuk kredit KBU memang benar, total kredit yang diajukan dan sudah dicairkan mencapai 38 miliar rupiah. Saat ini kolektibilitasnya lancar dan outstanding masih mencapai 34,8 miliar rupiah," tegas Sofi. Dia mengatakan, sebelum memberikan rekomendasi pencairan kredit kepada KBU, analis kredit BJB sudah melakukan audit terhadap KBU. Selain audit, pertimbangan lainnya adalah track record koperasi yang sangat bagus. Sofi menyatakan KBU masuk dalam 100 koperasi umum terbesar dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai koperasi KSU terbaik ke-2 se- Indonesia. Koperasi ini menurutnya, sangat menarik bagi perbankan untuk diberi modal kerja. Selain BJB ada empat bank nasional lainnya yang juga mengucurkan kredit serupa dengan nilai berbeda-beda. tgh/E-9
0
0
Sangat tidak MUTU
Selanjutnya
Wajib Baca!
X