TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membatasi pinjaman dari luar negeri, terutama dari Jepang. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ratio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). "Secara umum, kami sangat selektif meminjam dari luar negeri," kata Deputi Menteri Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Rizal Affandi Lukman di kantornya pada Selasa, 19 Februari 2013. Menurut dia, rasio utang terhadap PDB sudah menurun. Sehingga, "pinjaman dari Jepang termasuk akan dibatasi," katanya.
Dia menjelaskan Indonesia tidak bisa 100 persen terlepas dari utang. Namun, pemerintah akan lebih memilih bantuan berupa capacity building, ketimbang bantuan financing. "Bantuan itu bisa berupa konsultasi, engineering yang mereka miliki, pengalaman operasional, dan pengalaman apapun yang tidak bisa dibeli dengan uang," ujarnya. Dia merujuk Cina sebagai contoh.
Negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dunia itu, kata dia, tetap menerima bantuan dari Bank Dunia, meskipun dari segi finansial kuat. "Ada knowledge sharing-nya. Bank Dunia itu tempat orang-orang berpengalaman di berbagai negara berbagi hal yang bisa diberikan kepada negara lain," ujarnya.
Menurut dia, mekanisme pinjaman yang dilakukan pemerintah telah melalui prosedur yang ketat. "Ada blue book, ada green book, nah di situ akan ditetapkan plafon berapa yang akan dipinjam dan dibahas di kantor menko lalu diajukan di sidang kabinet," ujarnya.
Saat ini, Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama dalam proyek pembangunan metropolitan priority areas (MPA) senilai Rp 410 triliun atas sebanyak 45 proyek. Proyek tersebut akan dibiayai 55 persen oleh swasta dan 45 persen kombinasi antara public private partnership, APBN, dan skema loan.Dalam proyek ini, melalui masterplan yang telah disusun bersama melalui Japan's Official Development Assistance dan bantuan asing lainnya akan mendanai sekitar Rp 125 triliun atau 1 triliun Yen selama 10 tahun mendatang.
Adapun salah satu proyek pendanaan Jepang lain yaitu pembangunan mass rapid transit (MRT). Wakil Presiden Japan International Cooperation Agency, Hiroto Arakawa mengatakan estimasi utang yang akan diguyurkan dalam proyek ini sebesar Rp 15 triliun. "Tapi semua masih bisa berubah tergantung hasil studi kelayakan dan lain-lain," ujarnya.
AYU PRIMA SANDI
Baca juga
Bayi Meninggal Setelah Ditolak 10 Rumah Sakit
Jokowi Diminta Evaluasi Rumah Sakit Penolak Dera
Jokowi Rekayasa Cuaca, Daerah Lain Juga Minta