TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim kajian untuk proyek mass rapid transit (MRT). Tim ini nantinya melibatkan masyarakat atau pun lembaga yang peduli terhadap pembangunan transportasi massal berbasis rel ini.
"Nantinya bakal ada evaluasi dari tim kajian yang bakal kami kerjakan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balai Kota Jakarta, Rabu, 20 Februari 2013.
Baca Juga:
Dibentuknya tim kajian, kata Jokowi, sangat bagus karena usulan dari masyarakat terhadap problem yang terjadi jika pembangunan dilakukan. Seperti, apakah MRT harus seluruhnya dibangun di bawah tanah atau setengahnya dibangun di atas atau elevated. "Jangan sampai sebuah rencana dikerjakan dan keluar duit banyak, tetapi masyarakat merasa dirugikan," katanya.
Tim kajian yang akan dibentuk datang dari keinginan masyarakat pada saat uji publik MRT. Ruli Daniel dari MRT Peduli mengatakan, setuju untuk pembangunan MRT. Namun, dia meminta pembangunan dilakukan seluruhnya di bawah tanah. "Pembangunan MRT kurang jelas untuk masyarakat. Harusnya melibatkan kami dalam kajiannya," ujar Ruli.
Lalu ditambah lagi ada permintaan dari Faisal Rusdi dai Free Barrier Tourism, komunitas penyandang cacat, yang menginginkan pembangunan MRT bersahabat untuk kaum penyandang cacat. "Kami minta dilibatkan dalam pembangunan MRT karena banyak fasilitas umum yang tidak memihak pada kami," ujarnya.
Baca Juga:
Di lain pihak, Direktur Keuangan dan Administrasi MRT, Erlan Hidayat, sepakat dengan adanya tim kajian MRT. Menurut dia, tim harus berjalan paralel selama berjalannya pembangunan. "Kami juga memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat yang tempat tinggalnya dilewati MRT. Kami terbantu dengan adanya tim ini," Erlan menjelaskan.
Dalam PT MRT Jakarta sendiri, menurut dia, telah dibuat wadah untuk menampung keluhan dan dampak yang nantinya dirasakan masyarakat. "Ini supaya bisa ditindaklanjuti," katanya.
Uji publik MRT yang untuk kedua kalinya diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umun Hermanto Dardak, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Masyarakat Transportasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, warga MRT Peduli, dan sejumlah LSM lainnya. Simak info MRT lainnya di sini.
SUTJI DECILYA
Baca juga:
Aturan Baru Perpanjangan SIM Bakal Direvisi
Sore Ini, Seluruh Jakarta Diguyur Hujan
Diimingi Jajanan, 15 Bocah di Depok Dicabuli
Masyarakat Bekasi Sambut Stasiun Telaga Murni