Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lahan Irigasi Kabupaten Tebo Hanya 600 Hektare  

image-gnews
Peta Kabupaten Tebo, Jambi. forumtataruangjambi.blogspot.com
Peta Kabupaten Tebo, Jambi. forumtataruangjambi.blogspot.com
Iklan

TEMPO.CO, Jambi - Bupati Tebo, Provinsi Jambi, Sukandar, menyatakan keprihatinannya karena lahan sawah beririgasi teknis di daerahnya hanya 600 hektare. Selebihnya, yakni 1.140 hektare dengan pengairan sederhana dan 4.869 hektare berupa ladang tadah hujan.

Penyebabnya, kata Iskandar, karena alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perkebunan sawit dan karet. Produksi padi pun sejak 2010 mengalami penurunan 14,04 persen hingga 16,08 persen. ”Kondisi ini sangat kontradiksi dengan kebutuhan pangan masyarakat Tebo sehingga harus didatangkan dari daerah lain,” katanya, Kamis, 21 Februari 2013.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Tebo bekerja sama dengan PT Wirakarya Sakti (WKS) yang bergerak di bidang hutan tanaman industri. Pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada petani menggunakan lahannya dengan pola tumpang sari. Tanaman padi ditanam di sela-sela tanaman akasia dan eucalyptus.

Sebagai uji coba disediakan lahan 35 hektare kepada para petani yang tergabung Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tebohtengah Ilir. Setiap petani mendapat jatah lahan satu hektare. Bahkan, Rabu kemarin, dilakukan panen perdana. ”Kami berharap, dengan pola seperti ini, bisa menjadikan Kabupaten Tebo sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jambi,” ujar Iskandar.

Juru bicara PT WKS, Kurniawan Gotama, menjelaskan, perusahaannya mengelola hutan produksi sekitar 395 ribu hektare. Selain di Kabupaten Tebo, juga di Kabupaten Muarojambi, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, dan Kabupaten Batanghari. Pola tumpang sari yang diterapkan di Kabupaten Tebo merupakan salah satu bentuk corporate social responsibility (CSR) perusahaannya. ”Kami siap melakukan hal yang sama di daerah lainnya,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kurniawan menjelaskan, perusahaannya bersedia menerapkan pola tumpang sari. Sebab, berdasarkan data Bulog, tahun 2012 lalu, Provinsi Jambi merupakan daerah penyumbang terkecil kebutuhan pangan secara nasional. ”Kami ingin membantu mengatasinya,” tuturnya.

Selain menyediakan lahan, PT WKS juga menyediakan bibit padi. Bahkan PT WKS siap memberikan bantuan ternak. Progran CSR lainnya adalah mendukung ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu, seperti pemanfaatan madu dan bambu. Pohon sialang juga dibiarkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. ”Kami bersyukur karena selama ini kami membuka lahan dengan sistem ladang berpindah,” kata Maryono, 54 tahun, salah seorang anggota Kelompok Tani Sumber Razeki.

SYAIPUL BAKHORI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

2 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

11 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

14 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

35 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

41 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

42 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

59 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.