Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PNS Pembobol APBD Madiun Rp 1,6 M Terancam Dipecat

image-gnews
Dok. TEMPO
Dok. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Madiun - Pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga membobol Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun 2011, Karyani Ekawati, terancam dipecat sebagai PNS. "Sanksi terberatnya bisa sampai dipecat. Tapi masih menunggu keputusan hukum tetap," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun, Slamet Rijadi, Senin, 25 Februari 2013.

Karyani, anggota staf di bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun, menjadi tersangka dugaan korupsi dana tunjangan penghasilan perangkat desa (TPPD) Rp 1,6 miliar yang bersumber dari APBD 2011. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2012, namun baru ditahan pada 21 Februari 2013 setelah kepolisian menyerahkan perkara ini ke kejaksaan.

Meski belum menjalani persidangan, Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. "Golongan pegawainya diuturunkan dari IIIb menjadi IIIa. Gaji pokoknya juga telah dipotong 25 persen," kata Slamet.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Mejayan (Kabupaten Madiun) masih menyusun berkas dakwaan bagi tersangka. "Selama masa penahanan 20 hari ini kami secepatnya menyusun berkas dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor di Surabaya," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan Benny Guritno. Karyani dijerat dengan pasal 2, 3, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik kepolisian mendapati penggelembungan pencairan dana TPPD yang dilakukan tersangka selama 2011. Berdasarkan ketentuan, anggaran untuk TPPD setiap bulannya Rp 720 juta untuk 2.378 perangkat desa. Namun, tersangka mencairkan anggaran melebihi ketentuan. Selisih dana yang dicairkan di antaranya pada Juli 2011 ditemukan selisih Rp 62 juta, September Rp 89 juta, Oktober Rp 100 juta, November Rp 100 juta, dan Desember Rp 100 juta. Dana tersebut diambil dari kas daerah dan seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening pejabat Bagian Pemerintahan Desa di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun. Namun, tersangka mengambilnya untuk kepentingan pribadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menggelembungkan pencairan dana dalam beberapa bulan, tersangka diduga juga mencairkan dana beberapa kali, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini disidik berkat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur atas realisasi APBD Kabupaten Madiun 2011. BPK menemukan bahwa realisasi anggaran dana bantuan keuangan desa yang dikelola bagian Pemerintahan Desa Pemkab Madiun bermasalah. Anggaran Rp 39,4 miliar terbagi untuk TPPD Rp 22,896 miliar, alokasi dana desa (ADD) Rp 15 miliar, Penghargaan Purna Bhakti Perangkat Desa Rp 1,050 miliar, dan kompensasi sekretaris desa Rp 200 juta.

BPK menemukan kekurangan distribusi TPPD Rp 1,607 miliar karena pencairannya tidak sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Madiun. BPK juga menemukan kekurangan transfer ADD ke rekening BPR Kabupaten Madiun Rp 400 juta dan kekurangan bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa dan kompensasi sekretaris desa sebesar Rp 488 juta.

ISHOMUDDIN

Terpopuler:
Hasil Real Count KPU, Rieke-Teten Unggul 47 Persen

Pengamat: Anas Punya Kartu As Korupsi Kader PD

Begini Kalau Jokowi Dikerjai Istrinya

Din Syamsuddin: Anas Tak Mau Jadi Korban Sendiri

Selain Anas, KPK Mulai Bidik Nama Lain

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Suasana salat Jenazah Haji Lulung di Masjid Al-Anwar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terlihat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ikut hadir, Selasa 14 Desember 2021 / Khanifah Juniasari
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani


Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri membawa dokumen dan seperangkat alat komputer usai menggeledah ruangan Komisi E DPRD DKI Jakarta, 27 April 2015. Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi UPS (Uninterruptable Power Supply). TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 25 Februari 2016. Ahok kembali diperiksa Bareskrim sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.


Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul (kiri) dan Kepala Sub Direktorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Ajun Komisaris Besar Indarto, menjelaskan tentang perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di kantor humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016. Tempo/Rezki A
Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.


Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, Kamis, 25 Februari 2016. TEMPO/Ridian Eka Saputra
Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.


Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Frannoto
Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.


Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di Jakarta Barat, Alex Usman, berjalan memasuki ruang sidang jelang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 Maret 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.


Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan, 3 Maret 2016. TEMPO/Larissa Huda
Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu


Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan seusai penggeledahan yang dilakukan  di kantornya. 3 Maret 2016. Tempo/Larissa
Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).


Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ketua DPRD Presetio Edi Marsudi tengah digeledeh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. TEMPO/Larissa
Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).